Kepala BKKBN RI Ajak Mahasiswa Muhammadiyah Hindari Nikah Dini

0

Mataram (Suara NTB) – Mengisi kunjungannya kali ini ke Provinsi NTB, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Dr Surya Chandra Surapaty, M.PH., Ph.D menyempatkan diri untuk hadir mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Mataram didampingi Kepala BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin M.Si.

IKLAN
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menyerahkan cinderamata kepada tokoh Muhammadiyah NTB, H. Abdul Muhiet Ellepaqi disaksikan Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Lalu Makripuddin.

Mengambil tema Revolusi Karakter Bangsa Melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Surya berbicara tentang masalah kependudukan di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir.

Dia membahas tentang bahaya pernikahan dini. Di mana NTB memang masih termasuk dalam daerah yang terkenal dengan maraknya kasus pernikahan dini. “Menikah itu direncanakan, jangan menikah karena terpaksa, apalagi karena bencana,” ujar Surya yang disambut gelak tawa mahasiswa yang hadir, Kamis, 2 November 2017.

Idealnya, usia menikah bagi laki-laki menurut BKKBN adalah 23 tahun dan perempuan 21 tahun. Pada usia demikian, Surya menyebut wanita sudah dalam usia yang tepat untuk hamil dan melahirkan. Hamil pada usia muda juga dikatakannya rentan bagi anak yang akan dilahirkan.

“Itulah kenapa 37 persen anak di Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan. Badannya kecil, tidak tinggi-tinggi, otaknya kurang berkembang,” katanya.

Selain itu, Surya juga menyinggung bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Bonus penduduk ini akan menjadi bencana jika penduduk usia produktif yang melimpah tersebut tidak dilengkapi dengan kapabilitas yang memadai. Akan menjadi berkah menurutnya jika kualitas manusia-manusia Indonesia yang dilahirkan bagus.

Untuk itu, ia mengajak agar kawula muda yang kelak akan memimpin bangsa juga kembali pada penggunaan kontrasepsi, untuk mencegah ledakan penduduk.

Anak yang dilahirkan pun harus dididik agar terlahir sebagai generasi emas Indonesia di masa mendatang. Salah satunya dengan cara revolusi mental, yakni menghilangkan semua sifat buruk dalam diri dengan cara mengubah pola pikir dan cara berinteraksi dengan Tuhan dan sesama.

“Kita harus membangun manusia dengan komunikasi segi tiga, yakni dengan Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Revolusi mental ini juga masuk dalam nawacita presiden, yakni membangun karakter bangsa,” imbuhnya.

“Pokoknya ingat, hindari tiga hal, yaitu seks pra nikah, nikah usia dini, dan katakan tidak pada narkoba. Kalau ada yang bilang lebih baik nikah muda biar tidak seks pra nikah. Itu salah, harusnya memang dia tidak boleh berhubungan seks itu,” lanjut Surya.

Acara kuliah tamu yang hanya berlangsung selama satu jam tersebut cukup menarik minat mahasiswa yang hadir. Puluhan orang mengacungkan tangan saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah pernikahan dan kependudukan.

Usai acara, Surya menghadiri penutupan acara Temu Kerja Regional II bagi Unit Pengelola Data dan Informasi di Kota Mataram tahun 2017. Dalam sambutannya, Surya mengingatkan pentingnya data kependudukan yang lengkap, akurat, terkini dan tepat menurut nama dan alamat untuk menyukseskan berbagai program kependudukan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, maka BKKBN menerima tugas untuk mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), di mana data kependudukan dikumpulkan menurut registrasi vital berbasis keluarga.

Adapun pengumpulan data untuk SIGA ini telah dilakukan para pengelola data dan informasi di seluruh kabupaten/kota melalui Pendataan Keluarga Tahun 2015. Saat ini data tersebut sudah menjadi Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) yang setiap saat harus dimutakhirkan.

“Oleh karena itu saya pesan pada pengelola data dan informasi di provinsi maupun di OPD-KKBPK kabupaten/kota untuk fokus pada pemutakhiran dan menambah cakupan data keluarga dengan memperhatikan kualitas data yang dikumpulkan,” ucapnya.

Data kependudukan yang terintegrasi dan tersimpan dalam BDKI ini nantinya harus didukung dengan data lengkap dan akurat, termasuk berisi data basis potensi wilayah dan data fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

“Sehingga dapat diakses sewaktu-waktu untuk kebutuhan perencanaan dan perumusan kebijakan dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” pungkasnya. (ros/*)