Kendati Tak Berizin, KLU Tetap Tarik Pajak di Trawangan

Dermaga gili Trawangan sebagai pintu masuk dan keluar wisatawan dari gili Trawangan ini dibangun oleh pemprov NTB. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) tetap memungut pajak hotel, restoran dan tempat hiburan di gili tersebut karena berdiri di atas lahan milik PT Gili Trawangan Indah (GTI), BUMD pemprov NTB. Kendati pun objek yang ditarik pajaknya tersebut belum mengantongi izin operasional, mengingat lahan masih dalam sengketa.

Tanjung (Suara NTB) – Pemkab Lombok Utara mengakui tetap menarik pajak dari pengusaha yang beroperasi di lahan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Kendati pengusaha di areal itu tak berizin, namun pajak tetap ditarik.

“Pengusaha tidak memiliki TDUP karena memang lahan masih sengketa. Tetapi (pengusaha) di GTI itu, tetap dipungut pajaknya,” ucap Kabid Pendapatan – Bapenda, Arifin, Rabu, 23 Desember 2020.

Pada areal tersebut, kata dia, beroperasi sekitar 200 hotel, restoran dan usaha hiburan. Dari semua wajib pajak yang berada di kawasan tersebut, diakui ada yang taat membayar pajak, namun ada pula yang masih kucing-kucingan dengan petugas.

Arifin menyebut, keharusan membayar pajak kepada pemerintah meski tidak berizin mengacu pada ketentuan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam regulasi tersebut, ketentuan membayar pajak tidak mensyaratkan izin terlebih dahulu. Melainkan pajak harus dibayarkan akibat adanya aktivitas usaha.

“Jadi, siapapun atau usaha apapun baik hotel, restoran atau hiburan di bumi Indonesia ini, maka mereka harus membayar pajak. Itu adalah dasar yang kita gunakan,” imbuhnya.

Pada awal penarikan pajak, BPKAD sambung Arifin, mendapat pertanyaan baik dari pengusaha, LSM maupun awak media atas pajak di lahan tak berizin. Sebab itu pula, BPKAD dan instansi teknis lain melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, Kemendagri membolehkan Pemda memungut pajak dan retribusi pada pengusaha di areal lahan yang dikuasai GTI.

“Jadi selama hotel dan restoran berusaha, ada tamu, ada omset di sana maka wajib membayar pajak (hotel dan restoran) 10 persen dan pajak hiburan 15 persen,” tandasnya. (ari)