Kendaraan Tua di KLU Dilelang

Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)melalui Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan melelang 18 unit sepeda motor dalam waktu dekat. Kepastian itu akan diperoleh setelah ada kesiapan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram. Sebaliknya, 3 mobil pimpinan Dewan yang lama dipastikan tidak akan diberikan kepada para mantan pimpinan DPRD periode 2009 – 2014.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Aset pada BPKAD Lombok Utara, Nurasmaul Gunadi, Selasa, 9 Mei 2017. Sebanyak 18 unit motor dinas yang akan dilelang rata-rata berusia tua yang notabene kendaraan limpahan dari Lombok Barat. Kendaraan yang dilelang umumnya merk Honda tipe Wins 100.

Iklan

“Menurut aturan umur ekonomis kendaraan roda 2 yang boleh dilelang minimal 7 tahun, roda 4 lebih dari 10 tahun. Mekanisme lelang bisa secara konvensional atau secara online,” katanya.

Dalam proses lelang, masyarakat yang berminat berasal dari kalangan umum. Namun tidak sedikit juga pemegang kendaraan mengajukan permohonan kepada pimpinan SKPD, Sekda hingga ke Bupati untuk menebus kendaraan dimaksud. Cara tersebut tidak diperbolehkan, karena proses lelang yang harus dilalui secara terbuka dan melibatkan KPKNL.

Lelang aset bergerak yang dilakukan kali ini merupakan yang perdana bagi KLU. Hingga saat ini, BPKAD KLU masih menunggu kepastian KPKNL untuk menggelar lelang. Diharapkan sebelum Ramadan, lelang sudah bisa dilaksanakan.

Sebaliknya, untuk kendaraan roda 4 yang digunakan 3 pimpinan DPRD tidak akan diserahkan kepada mantan pimpinan Dewan. Kendaraan tersebut akan kembali ke Sekretariat Daerah.

“Permendagri No. 19 tahun 2016 sudah mengatur, hanya Gubernur, Wagub, Bupati dan Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Provinsi saja yang boleh membeli kembali. Di PP, Ketua dan Wakil Ketua DPRD memang masuk katagori Pejabat Daerah, tapi di Permendagri tidak masuk sedangkan daerah diatur oleh Kemendagri,” tandasnya.

Ia menambahkan Bidang Aset akan mengontrol pemanfaatan aset bergerak khususnya kendaraan roda 2. Pasalnya sejumlah isu yang berkembang masih ada pejabat yang dimutasi tidak mengembalikan motor plat merah ke dinas tempat bertugas semula. Pejabat terkait akan diperkenankan membawa serta plat merah apabila yang bersangkutan dimutasi ke OPD baru yang notabene belum memiliki dukungan fasilitas. Misalnya, pejabat Bidang Tenaga Kerja yang digabung dengan Kantor Perizinan dibolehkan menggunakan fasilitas tersebut. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here