Kendaraan Parkir Sembarangan Kembali Digembok

Kegiatan penggembokan kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penggembokan kendaraan parkir sembarang di ruas jalan tertib lalu lintas Kota Mataram kembali dilakukan. Hal tersebut mengikuti mulai normalnya aktivitas masyarakat, khususnya di perkantoran yang ada. “Karena sekarang sudah terlihat normal maka tindakan-tindakan kita juga normal sebagaimana seharusnya. Kalau ada yang melanggar larangan parkir, ya kita tindak,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Agustus 2020.

Diterangkan, penggembokan kendaraan parkir sembarangan telah dilakukan sejak Selasa, 11 Agustus 2020. Namun sampai hari ini hanya satu kendaraan yang digembok oleh Dishub Kota Mataram. Penindakan sendiri sempat vakum selama beberapa bulan akibat pandemi virus corona (Covid-19). “Kita sempat vakum karena pandemi. Lihat saja di Bank NTB misalnya tidak bisa kita tertibkan parkirnya, karena area parkirnya digunakan untuk pelayanan. Tapi masih tetap dalam imbauan kemarin itu, itu kawasan tertib lalu lintas,” jelasnya.

Iklan

Penggembokan sendiri dilakukan di sepanjang Jalan Pejanggik. Terutama mulai dari simpang empat Islamic Center (NTB) hingga simpang empat Kantor Walikota Mataram. Menurut Saleh, masyarakat Kota Mataram seharusnya sudah mengerti larangan parkir sembarangan di sepanjang ruas jalan tertib lalu lintas tersebut. Pasalnya, sosialisasi dan penindakan telah dilakukan sejak lama. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda. “Mereka harusnya parkir di space (ruang) parkirnya Taman Sangkreang. Pokoknya tidak boleh parkir di badang jalan di sepanjang ruas kawasan tertib lalu lintas itu. Mulai dari BI (Bank Indonesia) sampai dengan simpang empat buaya di Kantor Walikota,” tegasnya.

Kedepan penindakan parkir sembarangan dengan penggembokan akan terus dilakukan. Termasuk pengawasan melalui patroli yang dilakukan oleh petugas dari Dishub Kota Mataram. “Jadi kalau ada pelangaran kemudian kita gembok, kita tempelkan stiker. Di situ ada SOP peraturannya seperti apa,” jelas Saleh. Bagi pemilik kendaraan yang digembok, diwajibkan mengurus surat tilang di Satlantas Polres Mataram. “Kalau sudah ditilang yang dibuka gemboknya,” sambungnya.

Diterangkan, saat ini pihaknya tengah mengajukan pengadaan mobil derek dalam APBD Perubahan. Alat tersebut akan digunakan untuk menarik mobil-mobil yang kedapatan parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas. Selain itu pihaknya juga mengajukan penambahan unit gembok yang dimiliki dari 10 unit menjadi 20 unit. Penambahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp30 juta, mengingat satu gembok dibeli seharga Rp3 juta. “Itu kita ajukan di APBD Perubahan. Dua-duanya kemungkinan bisa (diadakan). Gembok bisa, mobil derek juga bisa,” tandas Saleh. (bay)