Kendala Politis Bayangi Penyaluran DD Tahap I di KSB

Taliwang (Suara NTB) – Proses penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) benar-benar lambat. Hingga memasuki pekan kedua bulan Mei ini tercatat realisasi pencairannya masih di bawah 50 persen.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat, baru sebanyak 20 desa yang melakukan pencairan DD tahap pertama. Dari aktivitas itu, dana yang tersalurkan hanya di angka sekitar Rp 4 miliar lebih dari total DD tahap pertama sebesar Rp 10 miliar.

Iklan

“Catatan terbaru kami sampai sekarang baru 20 desa dan total anggaran yang diserap masih di bawah 50 persen,” terang Kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman, SE kepada wartawan, Senin, 14 Mei 2018.

Lambatnya proses pencarian DD ini dikarenakan belum lengkapnya syarat-syarat yang harus dipenuhi desa. Terutama, terkait dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dijelaskan Nurdin, seluruh dokumen APBDes 57 desa secara teknis sudah masuk dalam proses evaluasi tingkat kabupaten.

Selain 20 desa yang telah melakukan pencairan, 31 desa telah selesai menjalani evaluasi dan akan segera diproses pencairannya. “Nah masih ada 6 desa ini yang belum selesai evaluasinya. Dan harapan kita mereka ini bisa selesai pekan ini,” paparnya.

Ditanya mengenai keterlambatan penyelesaian APBDes yang menjadi hambatan pencairan DD. Nurdin yang juga masuk dalam tim evaluasi APBDes tingkat kabupaten mengungkapkan, persoalannya berada di tingkat desa sendiri.

Proses penyusunan APBDes tingkat desa berjalan lambat karena kerap terjadi ketidaksepahaman berkepanjangan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama proses pembahasan.

Baginya, hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam tataran politik desa. Hanya saja kondisi itu kemudian mengganggu karena di sisi lain dokumen APBDes dibutuhkan untuk kegiatan pencairan anggaran desa salah satunya DD.

“Yang harus berperan sebenarnya DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat dan desa) karena itu soal pemerintahan. Persoalannya kemudian saya lihat DPMD belum optimal mengawal desa,” cetusnya.

Dari sisi keuangan, Nurdin menyatakan, kondisi ini harus segera teratasi. Minimal pada penyaluran DD tahap pertama tahun ini, seluruh desa harus bisa mencairkannya pada bulan Mei ini. “Kami kan tidak bisa intervensi kalau persoalannya di tingkat pemerintahan karena kami tidak punya ilmunya. Tapi kami sayangkan kalau DD ini tidak bisa dicarikan desa karena otomatis programnya tidak bisa jalan nantinya,” tukasnya. (bug)