Kenaikan Tarif Parkir Dinilai Hanya Memperkaya Jukir

M. Saleh. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Dinas Perhubungan Kota Mataram meminta dilakukan kajian kembali terhadap rencana menaikan tarif parkir. Kebijakan itu disinyalir hanya akan memperkaya juru parkir. Revisi pembagian hasil parkir dinilai lebih penting untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh meminta rencana perubahan atau menaikkan tarif retribusi parkir perlu dilakukan kajian kembali. Karena, kebijakan itu hanya akan memperkaya juru parkir. Semestinya, langkah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum adalah merevisi bagian daerah.

Iklan

Selama ini, pembagian dari sektor retribusi parkir 70 persen berbanding 30 persen. Artinya, penghasilan dari parkir 70 persen untuk jukir dan 30 persen ke kas daerah. Besarnya uang diperoleh jukir ini menunjukkan pemerintah loyal. Jika dibandingkan di Kota Surabaya jatah diterima jukir hanya 30 persen dan pemda 70 persen. “Saya kira tidak tepat kalau menaikkan tarif. Yang perlu direvisi itu pembagiannya,” kata Saleh.

Saleh justru memiliki pandangan berbeda dengan perubahan tarif justru mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya, pembagian hasil jukir 50 persen disetor ke kas daerah dan 50 persen menjadi jatah jukir. Apabila hanya menaikkan tarif tanpa pengawasan yang kuat, sama artinya pemerintah memperkaya jukir.

Saleh sepakat tarif dinaikkan, tetapi pembagian juga direvisi. Misalnya, jukir diberikan 50 persen dan 50 persen untuk disetor ke kas daerah. “Kalau masih 70 : 30 dengan menaikkan tarif maka lebih besar jatah diterima jukir,” ulasnya.

Di satu sisi diakui, retribusi parkir selalu menjadi perhatian. Pasalnya, target PAD diperoleh tidak pernah tercapai. Permasalahan ini terkendala tidak hanya dari sisi kinerja manajerial UPT Perparkiran, tetapi juga dari sistem lainnya.

Karena itu, ia mengusulkan parkir tepi jalan umum dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah. Maksudnya, lebih fleksibel sistem manajemen keuangan. Saleh menyebutkan, dengan sistem pengelolaan parkir saat ini belum bisa maksimal. Contohnya, jukir non tunai menerima gaji setiap dua minggu sekali. Pembayarannya selalu terlambat karena mengikuti proses keuangan daerah. Berbeda dengan BLUD, sistem keuangannya diatur. “Jadi itu tidak serta merta bisa diberikan hari ini. Gaji jukir non tunai sering telat tiga hari,” katanya mengeluh. Kalau BLUD bisa dieksekusi langsung karena BLUD.

Contoh lain sebut Saleh, operasional over dimension overload (ODOL) seharusnya bisa dilakukan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Tetapi kegiatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran direfocusing. Padahal, operasi baru saja digelar meningkatkan pendapatan asli daerah. Awalnya pendapatan Rp1 juta – Rp2 juta. Setelah ada operasi pendapatan mencapai Rp6 juta per hari. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional