Kena OTT, Dua Pejabat Ini akan Ditindak Tegas

Bima (Suara NTB) – Pemerintah ruang lingkup Kabupaten Bima menyikapi serius dua pejabatnya yang tertangkap, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Saber Pungli belum lama ini.

Dua orang ASN itu, yakni pegawai jembatan timbang perbatasan Kabupaten Bima dan Dompu, inisial R (55) dan pegawai Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), inisial EW, dalam waktu dan lokasi yang berbeda.

Iklan

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, kepada Suara NTB, mengatakan, saat ini kedua ASN yang tertangkap tersebut, tengah diproses oleh aparat penegak hukum (APH) untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

“Masih diproses dan kita lihat dulu perkembangannya. Yang jelas akan kita sikapi dengan serius dan ditindak tegas,” katanya akhir pekan kemarin.

Menurut Wabub, sembari menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan, Ia telah memerintahkan pihak Ikspektorat, untuk memberikan sanksi administrasi terhadap dua ASN yang tertangkap tersebut.

“Tapi untuk menentukan sanksi kita harus tunggu putusan inkractnya,” katanya.

Dia menegaskan, jika suda ada putusan tetap (inkract) dari APH, selanjutnya akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Tergantung dari hasil perbuatan yang dilanggar.

“Bisa saja berupa penurunan pangkat. Bahkan bisa diberhentikan secara terhormat. Tapi itu semua ada putusan inkract, minimal telah ditetapkan sebagai nara pidana,” ujarnya.

Dahlan menegaskan, dengan tertangkapnya dua pegawai tersebut, telah membuktikan bahwa kinerja tim Satgas Saber Pungli, yang baru dikukuhkan, beberapa beberapa Bulan lalu telah maksimal.

“Meski tindakan mencoreng nama Pemkab Bima. Namun dibaliknya kinerja Satgas Saber Pungli sudah maksimal, karena dalam limit waktu yang berdekatan dua oknum ASN terjaring,” katanya.

Dia menambahkan, tertangkapnya dua ASN tersebut juga sebagai peringatan dan himbauan keras, terhadap seluruh ASN bersama tenaga honorer yang ada dilingkup Pemkab Bima, agar tidak meniru perbuatan tersebut.

“Hasil OTT kemarin dapat sebagai acuan untuk tidak ditiru. Intinya ya jangan melakukan pungli. Terutama bagi pejabat dan pegawai yang ada di Dikbudpora, Dikes dan BKD,” pungkasnya. (Uki).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here