Kemiskinan dan Pengangguran, PR Besar Pemimpin Baru NTB

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat NTB telah menggelar pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin daerah ini lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan nomor urut 3, Dr. H. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul – Rohmi)  menjadi pemenang Pilgub NTB 2018.

Hasil hitung cepat (quick count) LSI Denny JA, pasangan memperoleh  suara 30,68 persen. Disusul pasangan nomor urut 1, M. Suhaili FT – Muhammad Amin 26,73 persen, pasangan nomor urut 2 Ahyar Abduh – Mori Hanafi 25,51 persen dan pasangan nomor urut 4, Ali Bin Dachlan – TGH. Lalu Gede Sakti 17,08 persen. Hitungan real count KPU NTB juga menempatkan pasangan Zul-Rohmi sementara mengungguli calon lainnya.

Iklan

Persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemimpin baru NTB lima tahun ke depan. Pasalnya, angka kemiskinan di daerah ini masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 15,05 persen. Sedangkan angka kemiskinan secara nasional sudah berada pada posisi 10,12 persen.

“Kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan tantangan pemimpin NTB ke depan. Itu saling berkaitan, paralel. Antara kemiskinan dan pengangguran,” kata Pemerhati Masalah Kebijakan Publik dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Ulfatul Akbar, M. AP ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 28 Juni 2018.

Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih harus mampu memutus mata rantai kemiskinan dan pengangguran. Biasanya, masyarakat menjadi miskin akibat pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. ‘’Ini tentu harus diputus. Dalam artian dicarikan solusi,’’ ujarnya.

Langkah pertama yang perlu dilakukan gubernur terpilih adalah melakukan konsolidasi dengan paslon yang kalah. Bagaimanapun juga mereka punya visi dan misi yang dapat menjadi masukan pemimpin yang baru.

Dalam pengentasan kemiskinan di NTB, gubernur terpilih perlu melihat karakteristik tiga suku besar yang ada di daerah ini. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus berbasis karakteristik masing-masing daerah.

“Karena tidak bisa disamakan pendekatan programnya dengan masyarakat Lombok dan Bima atau Sumbawa. Ada perbedaan watak. Itu sangat perlu,” sarannya.

Selain itu, Ulfatul Akbar juga menyarankan gubernur terpilih merangkul Pemda kabupaten/kota atau membangun kesepahaman. Selama ini, ia melihat ada perbedaan tolok ukur yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan. Provinsi dan kabupaten/kota punya program sendiri-sendiri. Artinya masih ada ego masing-masing daerah.

Selain itu, Ulfatul Akbar juga menyarankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam pengentasan kemiskinan. Ia melihat NTB memiliki sumber daya alam yang melimpah. Baik sektor pariwisata maupun hasil perut bumi berupa emas dan tembaga yang belum digarap maksimal.”Ini perlu dimaksimalkan oleh pemimpin kita selanjutnya,” katanya.

Saat ini, perkembangan sektor pariwisata NTB cukup menggeliat. Perkembangan sektor pariwisata di Bima dan Dompu mulai muncul meskipun atas swadaya masyarakat. Menurutnya, sektor pariwisata cukup potensial meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk itu, pengembangan pariwisata di Pulau Sumbawa perlu digenjot. Selama ini, pengembangan sektor pariwisata masih terfokus di Pulau Lombok.

‘’Karena memang Lombok yang tereksplor. Jadi, Pulau Sumbawa memang baru. Dan itu yang menemukan masyarakat. Seharusnya inisiatifnya pemerintah. Tapi selama ini muncul dari komunitas atau pegiat pariwisata. Ini yang jadi kelemahan kita,’’ bebernya.

Untuk pengembangan sektor pariwisata, kata Ulfatul Akbar membutuhkan investor. Sehingga perlu penyiapan tenaga lokal agar siap terhadap investasi yang masuk. Menurutnya kesiapan masyarakat sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Kadang-kadang investor tak mau berinvestasi lantaran adanya persoalan di masyarakat sendiri yang belum siap.

‘’Pariwisata ini multi efek. Bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat maka tak perlu sekolah digratiskan, mereka bisa  bayar sendiri karena ada pendapatannya,’’ tandasnya. (nas)