Kemiskinan Belum Tuntas, Dewan Nilai Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

Selong (Suara NTB) – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H.M. Khairul Rizal, ST, M.Kom., menilai belum tuntasnya masalah kemiskinan di Lotim disebabkan sejumlah faktor, terutama faktor eksternal di luar dari dari RPJMD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Politisi Partai Demokrat ini menyebut, naiknya harga barang, tarif dasar listrik maupun bahan bakar minyak (BBM) hingga kebutuhan pokok adalah beberapa penyebabnya.

‘’Dengan naiknya harga BBM, tarif dasar listrik serta kebutuhan pokok, pastinya akan berdampak terhadap lambatnya penurunan angka kemiskinan. Yang belum miskin pasti akan menjadi miskin dengan naiknya harga kebutuhan pokok itu,”ujarnya pada Suara NTB, Senin, 17 Juli 2017.

Iklan

Untuk itu, ia menyarankan kepada bupati maupun walikota bersama gubernur supaya bersungguh-sungguh untuk menyusun program menurunkan angka kemiskinan. Misalnya, ketika Gubernur NTB mengajak bupati dan walikota untuk rapat koordinasi, diharapkannya supaya semua kepala daerah tersebut harus hadir. “Apabila mereka ngak hadir-hadir, bagaimana mereka mau menyelesaikan kemiskinan di daerah mereka,”kritiknya.

Selain itu, ungkapnya, lambatnya pengentasan kemiskinan dikarenakan belum adanya kesungguhan bersama, mulai dari menyusun program, melaksanakan program secara bersama serta melakukan penganggaran secara bersama. Baik dana yang bersumber dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Sementara, DPRD sudah secara maksimal ikut menyerap aspirasi masyarakat, menyerap harapan masyarakat serta melakukan pembahasan anggaran yang cukup alot. Namun sejauh ini ia melihat jika eksekusi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran. “Hingga saat ini belum ada komitmen kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan ini. Padahal penyelesaian kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak,” paparnya.

Terkait dengan belum tuntaskan persoalan kemiskinan ini, Rizal beranggapan pihak eksekutif tidak mengetahui mana rakyatnya yang miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga, hal tersebut yang perlu dibedah oleh pemerintah daerah. “Apabila pemerintah tidak tahu mana masyarakatnya yang miskin, jangan-jangan program-program pengentasan kemiskinan itu diberikan kepada yang tidak miskin, inilah yang perlu dibedah,” ujarnya.

Sementara sesuai data Badan Pusat Statistik NTB, Senin 917/7), jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2017 mencapai 793,78 ribu orang (16,07 persen). Jika dilihat dalam periode setahun (Maret 2016 – Maret 2017), jumlah penduduk miskin berkurang 10,67 ribu orang (0,41 persen).

Selama periode Maret 2016 – Maret 2017, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang (dari 385,22 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 387,04 ribu orang pada Maret 2017), sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 12,50 ribu orang (dari 419,23 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 406,73 ribu orang pada Maret 2017).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017. (yon)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional