Kementerian PUPR Tetapkan Kuota FLPP 2021, Bank NTB Syariah Dapat Rp193 Miliar untuk Pembiayaan Rumah Subsidi di 2021

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan PPDPP Kementrian PUPR disaksikan Mentri PUPR dalam Kerjasama penyaluran perumahan subsidi untuk tahun 2021. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah kembali menggulirkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran Rp9,1 triliun untuk 157.500 unit rumah melalui 30 bank pelaksana.  Anggaran ini terdiri dari Dana DIPA sebesar Rp16,62 Triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2,5 Triliun.

Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jumat, 18 Desember 2020, secara serentak 30 bank pelaksana tersebut melakukan penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

Baik secara langsung di lokasi, maupun daring melalui aplikasi zoom meeting. Ke 30 bank pelaksana ini terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik konvensional maupun syariah.

Antara lain, Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, Syariah BPD DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah. Bank pelaksana yang hadir di lokasi diantaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah. Dan 4 BPD , yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah.  Hadir menyaksikan Penandatanganan PKS Tahun 2021, Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono didampingi para pejabat Eselon I Kementerian PUPR dan Direktur Utama PPDPP.

Arief Sabaruddin, Direktur Utama PPDPP menyampaikan  bahwa realisasi penyaluran FLPP tahun 2020 per 17 Desember 2020 telah mencapai Rp10,87 triliun untuk 105.960 unit rumah atau sebesar 103,38%. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 17 Desember 2020 telah mencapai Rp55,24 triliun untuk 761.562 unit rumah.

‘’Kami laksanakan evaluasi penyaluran FLPP tahun 2020 berdasarkan Kinerja realisasi penyaluran Dana FLPP, Ketepatan sasaran KPR Sejahtera serta dukungan operasional,’’ terang Arief.

Sedangkan dalam menentukan kuota awal Tahun 2021, PPDPP menetapkan kriteria berdasarkan Data Realisasi FLPP, Data Potensi Debitur SiKasep, dan Nilai Evaluasi Bank. Selain itu, dalam penyaluran FLPP Tahun 2021 Arief menyatakan PPDPP akan berfokus pada Kinerja Realisasi Penyaluran FLPP, Ketepatan Sasaran KPR Sejahtera FLPP, dan Kualitas Bangunan Rumah Subsidi.

Guna memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, pada kegiatan yang sama tersebut PPDPP sekaligus meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk).

Menteri Basuki menjelaskan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan. Yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.

‘’Kualitas bangunan tidak dapat ditawar, karena itu merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi oleh para pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,’’ ujarnya.

Pada Tahun 2020 PPDPP melakukan berbagai gebrakan inovasi penyaluran FLPP dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mencari rumah hanya dalam satu genggaman di smartphone.

Aplikasi tersebut diiringi dengan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang diperuntukkan bagi para pengembang yang menyediakan rumah Subsidi. Rangkaian aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem Big Data SiKasep yang dapat menjawab kondisi backlog perumahan secara lebih nyata dan real time.

Pengembangan sistem e-FLPP 2.0 yang dilakukan tahun 2020 juga menyempurnakan proses bisnis penyaluran FLPP lebih cepat dan optimal. Di tahun 2020 PPDPP juga telah melaksanakan proses kerjasama dengan lembaga di luar perbankan guna meningkatkan layanan ketepatan penyaluran FLPP, seperti dengan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF), Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Pengelola Jasa Konstruksi (LPJK), Perusahaan Listrik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera).

Selain itu, PPDPP juga melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) penguatan proses bisnis dan alternatif pendanaan FLPP di daerah, seperti dengan Pemda Jawa Barat, Pemda Sumut, Pemda Sulsel, dan Pemda Kalsel.

Sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Raharjo mengatakan, Bank NTB Syariah diberikan amanah untuk dapat menyalurkan kembali pembiayaan perumahan subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di NTB. Tahun 2021 adalah tahun ketiga Bank NTB Syariah berpartisipasi dalam penyaluran FLPP. Perkembangan kuota FLPP sejak 2019 sampai dengan 2021 dirincikan.

H. Kukuh Raharjo (Suara NTB/bul)

Tahun 2019 sebesar Rp120 miliar dengan jumlah pembiayaan sekitar 1.200 unit rumah subsidi. Lalu tahun 2020 ini sebesar Rp164 miliar dengan jumlah sekitar 1.600 unit. Dan tahun 2021 sebesar Rp193 miliar untuk sekitar 1.800 unit.

‘’Persiapan yang kita lakukan memperkuat proses dan meningkatkan layanan yang selama ini sudah berjalan baik mengingat adanya tambahan kuota. Karena ini sudah berjalan memasuki tahun ketiga Bank NTB Syariah berpartisipasi. Untuk penyaluran  insya Allah dimulai awal tahun 2021. Ada sebanyak 30 mitra kita (pengembang),’’ demikian H. Kukuh.(bul)