Kementerian PDT Ingatkan Bahaya “Kanibalisme” Antardesa Wisata

Samsul Widodo (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Samsul Widodo meminta NTB membentuk kantor pemasaran bersama desa wisata. Supaya tak ada persaingan antar desa wisata yang dapat menyebabkan “kanibalisme”.

‘’Sekarang tidak kita lihat seperti itu (ada kantor pemasaran bersama). Apakah antardesa wisata ini bersaing. Akan terjadi ‘kanibalisme’. Apalagi ini dalam satu pulau,’’ kata Widodo pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergitas Rencana Kerja Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Menuju 4,5 Juta Wisatawan di Mataram, Kamis, 12 Maret 2020.

Iklan

Ia mengatakan, potensi desa wisata di Indonesia cukup besar, begitu juga di NTB. Namun, ia belum melihat intervensi dari Pemda terutama kabupaten untuk mendorong pariwisata di desa agar lebih berkembang. Ada kecenderungan desa wisata dibiarkan berkembang dan tumbuh sendiri.

NTB sendiri memiliki potensi desa wisata yang cukup besar. Apabila Pemda melakukan intervensi dengan membentuk kantor pemasaran bersama desa wisata, menurut Widodo tentunya promosi dan pemasaran akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut Widodo, fungsi dari kantor pemasaran bersama desa wisata juga bisa membantu desa wisata dalam mendatangkan investasi. Jangan sampai, kata Widodo, desa wisata hanya menjadi tren sesaat, dan tidak selamanya orang datang ke sana.

Menurutnya, perlu ada intervensi Pemda menyiapkan tim khusus dalam kantor pemasaran bersama desa wisata. Tim khusus inilah yang bertugas mempromosikan dan memasarkan potensi-potensi desa wisata yang ada di seluruh NTB melalui media sosial.

‘’Kalau tidak, jangan-jangan pengunjung yang upload foto desa wisata, tidak ada tim yang memang khusus untuk itu. Sudah waktunya ada tim khusus yang memang mempromosikan potensi desa wisata  di media sosial,’’ sarannya.

Ia mengatakan, secara umum memang terlihat desa-desa wisata di Indonesia dibiarkan tumbuh sendiri. Tanpa ada intervensi atau sentuhan pemasaran dari Pemda. ‘’Ini yang harusnya kita benahi,’’ katanya.

Dalam lima tahun, Pemprov NTB menargetkan membentuk 99 desa wisata. Sesuai SK Gubernur, 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional