Kemensos Cairkan Bantuan untuk 351.136 Keluarga Miskin di NTB

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik saat menyalurkan secara simbolis bantuan sosial untuk KPM PKH di NTB. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mencairkan bantuan sosial untuk 351.136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV. Masyarakat miskin penerima PKH di NTB bertambah karena terdapat penambahan kategori pada komponen kesehatan yang semula hanya ibu hamil dan anak usia dini, kini ada kategori keluarga pasien tuberkulosis.

Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan, belum lama ini KPM PKH telah menerima bantuan sosial beras selama tiga bulan. Yaitu, bulan Agustus sampai Oktober 2020, masing- masing menerima 45 Kg. Menyusul lagi, Kemensos menyalurkan Bansos  tunai PKH pada bulan Oktober ini. Artinya bantuan PKH untuk tahap IV 2020 telah disalurkan ke rekening masing-masing penerima.

Iklan

‘’Bantuan PKH telah disalurkan oleh Kemensos. Bantuan untuk Tahap IV 2020 bagi KPM se-NTB, sebanyak 351.136 KPM dengan nominal Rp263.033.875.000,’’ sebut Khalik, Jumat, 23 Oktober 2020.

Ia menyebutkan, penerima terbanyak di Lombok Timur sebanyak 98.339 KPM, Lombok Tengah 77.501 KPM, Lombok Barat 46.461 KPM, Bima 37.011 KPM, Lombok Utara 22.540 KPM, Sumbawa 21.254 KPM, Kota Mataram 18.387 KPM, Dompu 16.462 KPM, Kota Bima 6.619 KPM dan Sumbawa Barat 6.562 KPM.

Mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB mengatakan sesuai surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI nomor 1862/3.4/BS.01.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, Edaran Penyaluran Bansos PKH Tahap IV dan akhir tahun. Bahwa Penyaluran bansos PKH yang semula per bulan, kembali disalurkan per triwulan, pada bulan Oktober, untuk periode Oktober, NoVember dan Desember.

Kemudian, terdapat penambahan Kategori pada komponen kesehatan yang semula hanya ibu hamil dan anak usia dini, kini ada kategori keluarga pasien Tuberkulosis. Dijelaskan, bantuan tahap IV akan serentak dicairkan pada  24 Oktober 2020. Selanjutnya KPM PKH dapat melakukan pencairan paling lambat 15 November 2020.

‘’Apabila tidak melakukan transaksi 3 kali berturut- turut, maka KKS (kartu keluarga sejahtera) akan diblokir pada tanggal 25 Desember 2020,’’ terangnya.

Untuk itu, pendamping PKH agar menyosialisasikan kepada KPM agar mencairkan bantuan paling lambat tanggal 15 NoVember 2020. Pendamping PKH melaporkan hasil pengecekan dan monitoring paling lambat tanggal 20 November 2020.

“Kemudian menyampaikan berita acara rekonsiliasi paling lambat tanggal 21 November 2020,” Katanya.

Khalik menambahkan sesuai  Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 01/3/BS.01.02/10/2020 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 02/BS.02.01/01/2020, tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2020.

Jumlah bantuan per tahun masing-masing KPM dengan kategori anggota keluarga seperti, Ibu hamil/Nifas Rp 3 juta/tahun. Anak Usia Dini (0-6 tahun) Rp 3 juta/tahun. Pasien Tuberkulosis Rp 3 juta/tahun. Anak SD/Sederajat Rp.900 Ribu/tahun. Anak SMP/Sederajat Rp 1,5 juta/tahun. Anak SMA  Rp 2 juta/tahun. Penyandang Disabilitas  Berat Rp 2,4 juta/tahun dan Lanjut Usia Rp 2,4 juta/tahun.

Ia menegaskan KPM harus mencairkan bantuan sendiri, tanpa dititip kepada siapapun pun. KKS sebagai ATM  harus dipegang sendiri sebagai alat pencairan bantuan di lembaga bayar Himbara terdekat. (nas)