Kemenlu Minta Kuasa Hukum Rabitah Jalin Komunikasi dengan Pemda

Mataram (suarantb.com) – Terkait lanjutan kasus mantan TKW asal Lombok Utara, Sri Rabitah, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta tim kuasa hukum Rabitah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda), salah satunya BP3TKI. Hal ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal kepada suarantb.com, Senin, 3 April 2017.

“Untuk menyelesaikan kasus ini membutuhkan komunikasi yang baik antara LSM yang menjadi kuasa hukumnya dengan pemda. Sekarang saya dengar LSM nya sudah menangani sendiri. Saya kira sudah waktunya LSM ini untuk berbicara dengan pemda dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan Sri Rabitah,” jelas Iqbal.

Iklan

Ia menilai pemda sudah melakukan banyak hal untuk mengklarifikasi kasus ini. Apa yang sebelumnya disampaikan Rabitah terkait ginjal yang hilang, berdasarkan verifikasi dari pemda sudah jelas apa yang disampaikan Rabitah tidak terbukti. Hanya saja memang ada selang yang harus dikeluarkan dari ginjalnya.

Kemenlu juga telah menghubungi RS Hamad di Qatar untuk meminta rekam medik Rabitah. “Tetapi kita masih menunggu hasil medical record yang di sini, di NTB. Jadi hasil medical record yang terakhir di sini ini yang akan kita konfirmasi ke Qatar nanti,” jelasnya.

Laporkan Kasus Rabitah ke Polda
Berbeda dengan permintaan Kemenlu, Tim Kuasa Hukum Rabitah, Muhammad Saleh menyampaikan pihaknya dengan bantuan Bupati KLU, Najmul Akhyar akan melaporkan kasus ini ke Polda NTB. “Tanggal 10 April ini kita akan laporkan ke Polda, nanti sebagai pelapornya bupati. Kita sudah ada kesepakatan dengan Pak Bupati. Jadi Pak Bupati yang akan gugat langsung di Polda,” aku Saleh.

Terkait materi pelaporan tersebut, Saleh menyebutkan adanya pemalsuan pada dokumen Sri Rabitah. Sejumlah bukti pun telah dipersiapkan tim kuasa hukum. “Nanti sore kita akan ketemu dengan semua tim pengacara untuk membantu proses pelaporan oleh bupati itu nanti,” imbuhnya.

Tim kuasa hukum Rabitah memang terkesan enggan menjalin komunikasi dengan pihak pemda. Mereka bahkan telah melapor ke Ombudsman NTB tanggal 21 Maret lalu. Namun hingga hari ini Saleh mengaku belum mendapatkan informasi dari Ombudsman. “Saya belum dapat laporan dari Ombudsman itu. Saya ingin sehari dua hari ini mendapatkan informasi secara lengkap dari Ombudsman. Tapi sampai sekarang belum,” ucapnya.

Menurut pantauan suarantb.com, selama kasus Rabitah ini bergulir, tim kuasa hukum dan pemda, khususnya BP3TKI memang belum pernah melakukan pertemuan secara langsung. Tim kuasa hukum menolak fakta yang dibeberkan BP3TKI bahwa Rabitah telah berangkat dan ditempatkan di negara Qatar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Malah menurutnya ada pemalsuan dokumen yang terjadi dalam proses penempatan Rabitah tersebut. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here