Kemenkeu Tahan Pencairan Dana Desa untuk NTB Rp492 Miliar

Syarwan dan Hendra Saputra (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menahan pencairan Dana Desa (DD) untuk NTB sebesar Rp492 miliar. Dana sebanyak itu merupakan DD tahap I sebesar 40 persen yang akan diperoleh 995 desa di NTB.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Syarwan, SE, MM mengatakan, hingga pertengahan Februari ini, penyaluran DD ke NTB masih nol. Sedangkan di tingkat nasional, DD tahap I untuk sejumlah daerah sudah mulai disalurkan oleh Kemenkeu.

Iklan

‘’Sekarang masih nol. Dana Desa tahap I ini 40 persen atau Rp492 miliar,’’sebut Syarwan dikonfirmasi di Mataram, Senin, 17 Februari 2020.

Ia mengatakan, Kemenkeu melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) akan menyalurkan DD kepada daerah yang sudah memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan pencairan DD adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Desa.

‘’Kita akan cairkan siapa yang siap (memenuhi persyaratan). Nggak menunggu 100 persen. Tergantung daerahnya mana desa yang sudah siap, kita cairkan,’’ terangnya.

Kemenkeu tak akan menahan pencairan DD apabila persyaratan pencairan telah dipenuhi. Bahkan, pihaknya mendorong agar DD segara diperoleh masing-masing desa yang ada di NTB. Supaya ekonomi di desa bergerak. Rata-rata DD yang diperoleh setiap desa di NTB tahun 2020 di atas Rp1 miliar lebih. Belum lagi Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten.

‘’Kalau ekonomi desa bagus, Insya Allah ekonomi daerah dan negara juga bagus. Itu harapannya. Selama ini kan lambat pencairannya,’’ katanya.

Dalam rangka percepatan penyaluran dan pengelolaan DD tahun 2020, kata Syarwan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menyurati gubernur dan bupati dengan No. 005/1418/SJ.  Perihal rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan DD tahun 2020. Untuk NTB, rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan DD dijadwalkan 20 Februari mendatang.

Jumlah DD  untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Dari alokasi sebesar itu, Lombok Timur dan Lombok Tengah mendapatkan DD paling besar. Masing-masing memperoleh DD sebesar Rp316,38 miliar dan Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar, Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar.

Penyaluran DD tahun ini berbeda dari sebelumnya. Untuk tahap I akan disalurkan sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Pola penyalurannya juga akan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMPD Dukcapil NTB, Hendra Saputra, S. STP menjelaskan keterlambatan pencairan DD tahap I di NTB akibat perubahan regulasi. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru soal DD yakni PMK No.205/PMK.07/2019 tertanggal 31 Desember 2019, maka Pemda melakukan revisi Perbup soal DD. Karena komposisi penyaluran DD juga berubah.

‘’PMK itu keluarnya setelah penetapan APBDes dan Perbup tentang Dana Desa. Akhirnya dilakukan perubahan karena persentase penyalurannya juga berubah,’’ terang Hendra.

Ia menjelaskan Pemda kabupaten di NTB sedang melakukan revisi Perbup menyesuaikan dengan PMK terbaru. Setelah revisi Perbup selesai, akan dilanjutkan dengan revisi Perdes soal APBDes.

‘’Setelah itu barulah bupati membuat surat kuasa pemindahbukuan ke KPPN. Memang dana desa itu ke kabupaten, tapi langsung dipindahbukukan ke RKD. Inventarisasi rekening desa sudah dilakukan kabupaten dan dikirimkan kepada KPPN,’’ ucapnya.

Usulan pencairan DD tahap I ke KPPN tinggal menunggu revisi Perbup dan pembuatan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke RKD. ‘’Ada daerah yang sudah ditetapkan Perbupnya  tapi ada diperbaiki lagi,’’ jelasnya.

Ditargetkan pada Maret mendatang semua hal yang terkait dengan administrasi usulan pencairan DD tahap I sudah rampung. Bahkan, kata Hendra, akhir Februari ini ditargetkan sudah ada desa yang memperoleh DD tahap I.

Hendra menjelaskan, Pemda kabupaten sebenarnya sudah melakukan upaya percepatan. Bahkan pada Desember 2019 sudah selesai penetapan APBDes dan Perbup. Tetapi ternyata ada perubahan PMK tentang penyaluran DD tahun 2020 yang terbit 31 Desember 2019.

‘’Sosialisasinya di Januari untuk diubah Perbup Dana Desa. Otomatis akan berubah semua, APBDes berubah, Perdes APBDes juga berubah. Itu yang bikin keterlambatan dan ini bukan akibat persoalan di daerah tapi pusat,’’ jelasnya.

Terkait dengan surat Mendagri soal rencana rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa yang ditujukan ke gubernur dan bupati, Hendra membenarkan. Namun setelah berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), rapat kerja yang dijadwalkan 20 Februari akan diundur pada 25 Februari. (nas)