Kemenkeu Sebut Kerugian Negara Akibat Cukai Ilegal Capai Rp13,48 Triliun

Kegiatan operasi rokok ilegal yang digelar di Lombok Barat, NTB, baru-baru ini. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan RI mencatat, total kerugian negara akibat cukai tembakau ilegal nilainya cukup fantastis. Kerugian negara yang cukup besar yaitu mencapai Rp 13,48 Triliun.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sedang gencar gencarnya menekan peredaran rokok ilegal tersebut, demi meminimalisir dampak kerugian negara.

Iklan

Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Mataram berupaya melawan peredaran rokok ilegal.

Peredaran cukai rokok ilegal dan penggunaan pita cukai palsu dan bekas, membuat pendapatan daerah dan negara rugi. Padahal disisi lain, cukai rokok masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara dari cukai. Kontribusinya hampir mencapai 96 persen.

“Namun, dengan adanya peredaran rokok cukai ilegal, berdampak pengurangan nilai pendapatan negara tersebut,” kata Assisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Muhammad Husni.

Sementara dalam  juklak juknis yang disusun Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB menempuh sejumlah strategi dalam pemberantasan rokok ilegal.  Dari segi persuasif, mulai dari penyempurnaan regulasi guna mendorong pemberantasan rokok ilegal, termasuk dengan amandemen UU nomor  11 tahun 1995 dan UU nomor 39 tahun 2007.

Kemudian dari segi penindakan, peningkatan operasi pemberantasan rokok ilegal di sentra produksi dan pemasaran rokok dengan menerbitkan surat edaran atau instruksi. Peningkatan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya Kelima, peningkatan kerjasama tukar menukar informasi dengan asosiasi rokok. Langkah lain, peningkatan operasi intelejen guna mendeteksi praktek pelanggaran produksi dan peredaran rokok ilegal. “Juga peningkatan operasi penindakan secara rutin dan insidentil guna pemberantasan rokok ilegal,” kata Muhammad Husni.

Sementara sejumlah hal yang sudah dilakukan pembinaan berupa teguran untuk tidak mengedarkan rokok ilegal dan pengenaan sanksi administrasi. Ini sesuai  UU Nomor 39 tahun 2007 pasal 50 sampai pasal 58.

“Penindakan yaitu apabila ditemukan rokok ilegal, dilakukan proses penyitaan untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Tahapan tahapan tersebut sedang dalam proses pelaksanaan oleh tim gabungan Pemprov NTB bersama Bea Cukai Mataram,” pungkasnya.

Ciri Khas Rokok Ilegal 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai terus mengidentifikasi dan menindak peredaran rokok ilegal  yang dianggap merugikan Negara. Sebab triliunan pemasukan Negara dari cukai gagal akibat rokok tanpa cukai.

Sebagai bahan edukasi, pemerintah kemudian mengeluarkan informasi penting terkait beberapa jenis dan karakteristik rokok ilegal yang harus dikenal masyarakat.

Pertama, rokok tanpa dilekati pita cukai alias polos. Kedua, kalau pun pakai pita, itu pun bukan peruntukannya dan bukan haknya atau disebut dengan personalisasi pita cukai.  Ketiga, ada yang juga yang direkati pita tapi dipastikan palsu. Keempat, produksi tanpa izin sesuai dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau NPPBKC. Kelima, produksinya menggunakan mesin. Hal ini bisa dilakukan oleh pengusaha yang mengantongi  NPPBKC atau yang belum memiliki izin atas pesanan pemilik bahan baku. Keenam, rokok menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan jenis dan golongannya.

Ketujuh, rokok menggunakan pita cukai bekas. Kedelapan, terdapat pelanggaran administasi seperti pelaporan, pembukuan dan pencatatan lainnya. (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional