Kemenkeu Minta Perbankan Genjot Penyaluran KUR TKI di NTB

0

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) meminta perbankan menggenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di NTB. Fasilitas kredit  tersebut  diharapkan mampu mengurangi beban para calon TKI.

‘’Realisasi KUR TKI masih sangat rendah walaupun sudah mulai ada angka-angkanya (penyalurannya),’’ kata Kepala Kanwil DJPB NTB, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Taukhid mengatakan, penyaluran KUR TKI di NTB sudah menunjukkan perkembangan pada tahun 2017 ini. Sampai 30 September 2017 lalu, jumlah KUR TKI yang disalurkan perbankan di daerah ini sudah mencapai Rp 3,2 miliar lebih.

Dengan rincian, Bank BRI sebesar Rp 592,9 juta lebih, Bank Mandiri Rp 136 juta lebih, Bank Maybank Rp 248 juta lebih, Bank Artha Graha Rp 816 juta lebih, Bank Sinarmas Rp 42 juta lebih dan CTBC Bank Rp 1,3 miliar lebih. Sehingga, total KUR TKI yang sudah disalurkan bank penyalur di NTB hingga 30 September lalu baru sebesar Rp 3,2 miliar lebih.

Ia menyatakan penyaluran KUR ini sesuai ketentuan tidak perlu  menggunakan agunan. Jika ada perbankan yang masih menerapkan agunan dalam penyaluran KUR, maka ke depan kemungkinan mereka tidak akan menjadi bank penyalur. Pemerintah pusat akan memberikan kredit ultra mikro (UMI) kepada masyarakat dengan menunjuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Terkait dengan sosialisasi mengenai penyaluran KUR, Taukhid menyatakan  pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah meminta Kanwil DJPB untuk menjadi narasumber.

“Kami akan hadir di sana menjadi salah satu narasumber. Kita juga akan menekankan sekali untuk KUR TKI di Sumbawa Barat,” tandasnya.

Seperti diketahui, ribuan masyarakat NTB bekerja di luar negeri tiap tahun. Dari ribuan TKI NTB yang bekerja di luar negeri, jumlah remitansi yang dikirim mencapai triliunan rupiah setahun.

Pada Januari-Maret 2017, remitasnsi TKI NTB  telah mencapai RP 347,9 miliar. BPS NTB mencatat angka ini dari dua sumber yakni  Bank Indonesia dan Kantor Pos. Tahun 2016 lalu, kiriman TKI mencapai Rp 1,7 triliun selama setahun.

Untuk kiriman yang tercatat di Bank Indonesia, angka terbesar adalah dari Saudi Arabia sebesar Rp 41 miliar lebih, disusul Malaysia Rp 4 miliar lebih.

Selanjutnya adalah Uni Emirat Arab sebesar Rp 3 miliar lebih, dan masing-masing di bawah Rp 1 miliar adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Hongkong, Singapura, Brunei Darussalam dan negara-negara lainnya sebesar Rp 21 miliar lebih.

Angka terbesar masuk dari bank-bank yang ada di Kota Mataram, menyusul Sumbawa, Bima dan Lombok Tengah. Sementara kiriman dari PT. POS, paling tinggi masuk ke Lombok Timur, Loteng, Sumbawa, Lombok Barat, Mataram, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Bima, Dompu dan Kota Bima.

Sebelumnya, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi mengungkapkan penyebab rendahnya realisasi KUR TKI di NTB.

Selain persoalan persyaratan yang dinilai memberatkan calon TKI yang ingin memperoleh KUR, Mucharom mengatakan perbankan enggan menyalurkan lantaran mereka tidak memiliki perwakilan di negara penempatan TKI tersebut. Sehingga pengembalian KUR dikhawatirkan tidak akan bisa dipenuhi TKI bersangkutan.

Mucharom menambahkan, seharusnya tidak ada hal seperti itu yang menjadi penghambat calon TKI mendapatkan KUR. Pasalnya, di daerah asal mereka mempunyai keluarga.

Sehingga pengembalian KUR itu bisa lewat keluarga yang ada di sini. Ia mengaku sudah meminta kepada bank penyalur KUR ini supaya memberikan kemudahan kepada para calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut.

Ketatnya persayaratan dari perbankan membuat calon TKI lebih memilih meminjam di rentenir untuk biaya berangkat ke luar negeri. Padahal sebenarnya, tujuan pemberian KUR TKI adalah memberikan kemudahan bagi calon TKI untuk mendapatkan KUR tersebut.

‘’Adanya KUR TKI  ini untuk membantu supaya mereka tidak lari ke rentenir. Makanya kita minta  supaya perbankan ini mempermudah persyaratan untuk memperoleh KUR ini,” harapnya. (nas)