Kemenkeu Ingatkan Pemda Tak Persulit Pencairan DD

Giri Menang (Suara NTB) – Pencairan Dana Desa (DD) telah disederhanakan oleh pemerintah pusat. Hal ini untuk mempermudah desa merealisasikan anggaran DD tiap tahun yang meningkat. Skema penyaluran dibagi tiga termin, termin I 20 persen, termin II termin III masing-masing 40 persen. Upaya penyederhanaan proses pencarian DD ini pun diharapkan ditindaklanjuti oleh pemda.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo di Kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Kamis, 24 Mei 2018, mengharapkan desa tidak dipersulit dalam mencairkan DD. Untuk pemerintah daerah harus menyederhanakan mekanisme pola pencairan.

Iklan

Menurutnya, pola pencairan DD diubah dari sebelumnya. Tahun ini polanya tiga tahap, yakni tahap 1 pencairan mulai Minggu kedua Januari, lalu tahap 2 bulan Maret dan tahap III tidak lagi Agustus, namun dipercepat bulan Juli. Untuk Pencairan DD tahap I yakni penyaluran dari kas negara ke rekening kas daerah cukup diserahkan syarat perda APBD dan perbup tentang tata cara perhitungan dan pembagian DD Serta rincian alokasi DD.

Syarat berupa Perda dan perbup ini, jelasnya, penting sebagai dasar dalam melaksanakan anggaran. Sedangkan untuk pencairan DD ke rekening desa (dieksekusi), desa cukup menyerahkan syarat antara lain perdes APBDdes menjadi syarat penting, karena sebagai otorisasi dan dasar pencairan anggaran. “Berbagai perubahan pola penyederhanaan pencairan DD ini untuk memudahkan desa, tidak sebaliknya (menyulitkan desa),” katanya.

Diakuinya, kebijakan baru progam padat karya baru-baru dilaunching akhir tahun lalu. Lalu ditindaklanjuti oleh kementrian terkait, sehingga memakan waktu cukup lama termasuk mempersiapkan SKB 4 menteri. Diakui hal ini menjadi halangan, sebab desa yang sudah menyelesaikan APBDdes perlu merevisi perdes APBDes untuk menyesuaikan. “Namun revisi ini tidak boleh menghalangi pencairan DD dari kas Pemda dari kas desa. Ini Tidak boleh terjadi, sebab dengan perdes bisa dipakai untuk mencairkan DD. Tapi kalaupun mengajukan revisi, mengajukan revisi secara bertahap. Artinya DD tetap cair sambil pengajuan revisi APBDes,” katanya.

Untuk Lobar,ujarnya, dianggap bagus, sebab penyaluran DD tahap I sudah tuntas tinggal penyaluran tahap II. Pencairan tahap II ini, jelasnya, dua saja syaratnya yakni laporan realisasi penyaluran DD dari RKUD ke RKB, lalu syarat yang kedua laporan penggunaan DD tahun lalu. “Mestinya ini sudah dibuat. Kalau sudah segera dokumen disampaikan ke Pemda. Jangan menunda penyaluran DD,” ujarnya. Sebab sesuai ketentuan pencairan DD dari kas daerah ke desa maksimal 7 jari kalau desa memenuhi syarat.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lobar H. L. Saswadi berharap, setelah kegiatan diseminasi DD ini, khususnya para kepala desa akan dapat mengelola DD dengan tepat sasaran, penyelenggaraan dan hasil yang maksimal. Melalui kegiatan ini lanjutnya, segala informasi terkait pengelolaan DD bisa diperoleh dengan lengkap dan baik. (her)