Kemendagri Tolak Usulan Pengisian Jabatan Pemkot Mataram

Baiq Nelly Kusumawati. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan pengisian jabatan struktural dan fungsional di Lingkup Pemkot Mataram. Menghindari kekosongan jabatan akan ditunjuk pelaksana tugas.

Ditolak usulan pengisian jabatan kosong sesuai Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Undang – undang ini menyebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Iklan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati membenarkan bahwa Kemendagri telah memberikan jawaban atas usulan pengisian jabatan. Surat elektronik itu menyebutkan bahwa menolak atau tidak memberikan izin pengisian jabatan saat dan setelah pemilihan kepala daerah.

Pemerintah pusat mengacu pada undang – undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. “Suratnya sudah kita terima di aplikasi. Intinya memang tidak memperbolehkan dilakukan pengisian jabatan enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada,” jelas Nelly ditemui, Selasa (26/1).

Nelly menjelaskan, aturan itu sifatnya mengikat bagi Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih pada Pilkadq 2020 lalu. Mutasi atau rotasi bisa dilaksanakan pada bulan Agustus atau enam bulan setelah pelantikan.

Beberapa jabatan kosong di eselon II, III dan IV maupun kepala sekolah untuk sementara waktu akan ditunjuk pelaksana tugas. “Mau tidak mau akan ditunjuk Plt,” jelasnya.

Terhadap pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yakni Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah, Komandan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Staf Ahli Setda Kota Mataram juga tidak bisa digelar. Kecuali, jabatan sekretaris daerah diperbolehkan untuk diisi karena dinilai penting agar tidak mengganggu pelayanan di pemerintah. “Kalau jabatan Sekda baru bisa diisi,” timpalnya.

Nelly memastikan bahwa pelayanan di OPD tetap berjalan. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas menggantikan untuk menyelesaikan program sesuai kewenangan. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional