Kemendagri Tegur Empat Kepala Daerah di NTB

0
Muhammad Nasir (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegur empat kepala daerah di NTB yang belum menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penjatuhan sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pada Pilkada 2020. Kepala daerah yang ditegur adalah, Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Bupati Dompu dan Walikota Mataram.

Keempat kepala daerah di NTB yang ditegur Kemendagri merupakan bagian dari 67 kepala daerah se – Indonesia yang mendapatkan teguran serupa. Sementara itu, Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan semua rekomendasi KASN sudah ditindaklanjuti gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

IKLAN

‘’Itu sudah kita jawab semuanya. Cuma mereka belum input yang terbaru karena minggu kemarin dia datang rekomendasinya. Tapi sudah dijawab semuanya,’’ ujar Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 1 November 2020 siang kemarin.

Nasir mengatakan, ada 10 ASN Pemprov NTB yang melanggar netralitas sesuai rekomendasi KASN. Mereka merupakan staf, guru termasuk empat pejabat Pemprov yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020.

Seperti mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Drs. H. L. Saswadi yang maju sebagai Calon Bupati Lombok Tengah. Kemudian, mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M. Si yang maju sebagai Calon Walikota Mataram.

Selanjutnya, mantan pejabat BPKAD NTB, Hj. Dewi Noviany yang maju sebagai Calon Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat Bakesbangpoldagri NTB, H. Lalu Normal Suzanna yang sebelumnya maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Lombok Tengah.

‘’Ada 10 orang ASN yang melanggar netralitas. Semua rekomendasi sudah dijawab. Cuma tembusannya ke Kemendagri belum nyampai karena minggu kemarin. Semua sanksi sesuai rekomendasi kita tindaklanjuti,’’ imbuh Nasir.

Nasir mengingatkan seluruh ASN lingkup Pemprov NTB harus tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2020. Jika tidak dapat menjaga netralitas, maka harus siap menerima sanksi.

Sebagaimana diketahui, teguran Kemendagri kepada 67 kepala daerah di Indonesia  disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, atas nama Mendagri Tito Karnavian. Surat tersebut tertanggal 27 Oktober 2020.

Ada 10 gubernur yang kena teguran, yaitu Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Guberur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Utara.

Kemudian ada 48 bupati, yaitu Bupati Asahan, Bupati Asmat, Bupati Bandung, Bupati Banggai, Bupati Banjar, Bupati Boven Digul, Bupati Bulukumba, Bupati Buton Utara. Selanjutnya, Bupati Cianjur, Bupati Dompu, Bupati Gowa, Bupati Halmahera Timur, Bupati Indragiri Hulu.

Kemudian, Bupati Jember, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Kepulauan Selayar, Bupati Konawe, Bupati Konawe Utara, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Limapuluh, Bupati Lingga, Bupati Lombok Utara, Bupati Majene, Bupati Mamberamo Raya.

Bupati Maros, Bupati Merauke, Bupati Mojokerto, Bupati Muaro Jambi, Bupati Muna, Bupati Muna Barat, Bupati Nias Selatan, Bupati Pandeglang, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bupati Pasangkayu, Bupati Pelalawan, Bupati Pesisir Barat.

Serta Bupati Sidoarjo, Bupati Sijunjung, Bupati Simalungun, Bupati Solok, Bupati Sukabumi, Bupati Sumba Timur, Bupati Supiori, Bupati Tana Toraja, Bupati Tasikmalaya, Bupati Tojo Una-una, Bupati Toli-toli dan Bupati Wakatobi.

Sedangkan 9 walikota yang kena teguran adalah Walikota Batam, Walikota Binjai, Walikota Bontang, Walikota Makassar dan Walikota Mataram. Selanjutnya, Walikota Pariaman, Walikota Samarinda, Walikota Solok dan Walikota Surabaya. (nas)