Kemendagri Persiapkan Opsi Perpanjangan Penjabat Sekda NTB

Fathurrahman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si akan berakhir, Jumat, 13 Desember 2019. Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mengantisipasi belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) penetapan Sekda NTB definitif. Pemprov mendapatkan informasi Kemendagri mempersiapkan opsi perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekda NTB.

Iklan

‘’Sudah ada komunikasi dengan Kemendagri. Mereka juga mempersiapkan. Sudah mempersiapkan itu, opsinya mempersiapkan perpanjangan Penjabat Sekda. Artinya, dia mengantisipasi ketika Perpres belum terbit,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Rabu, 11 Desember 2019.

Iswandi akan genap enam bulan menjadi Penjabat Sekda. Ia ditunjuk kembali menjadi Penjabat Sekda NTB periode kedua, 13 September lalu. Sesuai ketentuan, masa jabatan Penjabat Sekda maksimal tiga bulan. Menjelang berakhirnya masa jabatan periode kedua, Keppres soal penetapan Sekda NTB definitif belum juga terbit.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah mengajukan tiga nama calon Sekda NTB ke Kemendagri sesuai hasil seleksi terbuka yang dilakukan beberapa waktu lalu. Informasi yang dihimpun, tiga nama yang diajukan Gubernur adalah Kepala Bappenda NTB yang saat ini menjadi Penjabat Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP dan Kepala DPMPTSP NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si.

Sesuai ketentuan, tiga nama yang diajukan Gubernur akan digodok di Tim Penilai Akhir (TPA) Kemendagri untuk menetukan Sekda definitif. TPA diketuai Presiden, Wakil Ketua adalah Wakil Presiden dan Sekretaris adalah Seskab. Kemudian anggota tetap adalah  Mensesneg, Menpan dan Kepala BKN. Anggota tidak tetapnya menteri teknis/pimpinan instansi pengusul. Termasuk juga ada unsur Badan Intelijen Negara (BIN).

‘’Kalaupun belum terbit Keppres, tentunya harus ada perpanjangan Penjabat Sekda. Karena tidak boleh ada kevakuman,’’ kata Fathurrahman.

Ia menjelaskan aturan mengenai penunjukan Penjabat Sekda Provinsi maupun Sekda kabupaten/kota telah terbit aturan terbaru. Yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 91 Tahun 2019. Dalam pasal 9 dikatakan bahwa  Penjabat Sekda  Provinsi ditunjuk oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf a, menjabat paling lama tiga bulan atau berhenti pada saat dilantiknya Sekda provinsi  definitif.

‘’Merujuk pasal 2, penunjukan Penjabat Sekda provinsi dilakukan dalam hal jangka waktu  tiga bulan terjadinya  kekosongan Sekda terlampaui kemudian Sekda definitif belum ditetapkan,’’ katanya.

Fathurrahman mengatakan, Permendagri No. 91 Tahun 2019 terbit pada 18 Oktober lalu. Kemudian diundangkan pada 29 Oktober 2019. Ia menambahkan, penetapan Sekda definitif sekarang ranahnya di Kemendagri. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here