Kemendagri Nilai Postur Belanja Pemprov NTB Belum Ideal

Mataram (suarantb.com) – Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan menyatakan proporsi belanja Pemerintah Provinsi NTB belum ideal. Dimana persentase belanja langsung hanya sekitar 45 persen dan belanja tidak langsung mencapai 55 persen.

“Proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Berdasarkan data di Direktorat Keuangan Daerah proporsi belanja langsung Provinsi NTB dalam APBD tahun 2016 sebesar 45,55 persen. Kondisi tersebut harus ditingkatkan agar berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah,” ujarnya, Jumat, 6 April 2017 di Mataram.

Iklan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwan Syah yang dikonfirmasi suarantb.com mengiyakan fakta tersebut. Namun, ia meyakinkan dalam RKPD 2018 belanja publik akan terus digenjot.

“Kemampuan belanja publik atau langsung kita memang baru 45 persen. Kita akan terus tingkatkan paling tidak jadi 50:50. Mudah-mudahan bisa lebih,” ucapnya.

Belanja langsung yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat ini diakui Ridwan memang seharusnya ditingkatkan. Caranya dengan melakukan penghematan atau efisiensi anggaran untuk belanja tidak langsung.

“Kita akan menyisir kegiatan-kegiatan untuk melakukan efisiensi, seperti perjalanan dinas, honor, gaji, biaya listrik, air dan lain-lain. Insya Allah ini tidak akan mengganggu kinerja, karena yang kita lakukan bukan mengurangi fungsi,” jelasnya.

Tindakan efisiensi ini diyakini tidaklah sulit. Asal ada kemauan bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut Ridwan untuk bisa mencapai sisa 12 indikator pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain melakukan efisiensi anggaran dan memperbanyak belanja langsung.

“Kalau melihat arahan Pak Gubernur tadi, tidak ada jalan lain, kita harus memperbanyak belanja langsung. Saya optimis kita akan memperbesar belanja langsung, kalau tidak kita tidak akan pernah mencapai 12 indikator itu,” katanya.

Untuk target penurunan angka kemiskinan, Ridwan mengaku memang sulit. Dari persentase kemiskinan yang sekarang 16,02 persen hendak diturunkan menjadi 12 persen. Salah satu alasan yang disebutnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula direncanakan untuk pembangunan infrastruktur justru terserap untuk membayar gaji guru yang dilimpahkan dari kabupaten/kota.

“Pelimpahan kewenangan ini tidak pernah kita perkirakan. Akhirnya DAU kita banyak terserap misalnya untuk membayar gaji guru, yang tadinya untuk belanja langsung jadinya untuk belanja tidak langsung,” katanya.

“Makanya sekarang kita genjot Mandalika, investasi Mandalika akan menyerap tenaga kerja, tentu juga akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung berada di kawasan Mandalika dan sekitarnya,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here