Kemenaker Tambah Kuota Pemagangan Dalam Negeri untuk DSP Mandalika

0
Penutupan kegiatan pemagangan dalam negeri kerjasama Kemnaker RI - Disnakertrans Provinsi NTB yang sukses terselenggara tahun 2021 lalu. (Suara NTB / dok)

Mataram (Suara NTB) – Kemnaker RI memberikan program pemagangan dalam negeri untuk Provinsi NTB sebanyak  450 orang. Tahun 2022 ini rencananya, Kemnaker akan menambah kuota program pemagangan untuk Destinasi Super Prioritas (DSP) Mandalika. Bertambah besar dari tahun 2021 berjumlah 90 orang.

“Penambahan jumlah kuota pelatihan ini diharapkan dapat menjadi solusi segala persoalan terkait tidak maksimalnya rekrutmen tenaga kerja lokal bisa teratasi,” ujar Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker RI, Muhammad Ali.

IKLAN

Hal itu disampaikan Ali saat rapat konsolidasi persiapan Peresmian Anjungan SIAPKerja di KEK Mandalika, Jumat 14 Januari 2022 lalu.

Ali menyampaikan Kemnaker RI juga memiliki program Magang Mandiri yang dilaksanakan oleh perusahaan.

“Kami mendorong BUMN untuk ikut serta dalam program pemagangan. Kami berharap banyak BUMN yang ikut serta dalam Magang Mandiri. Jika hal tersebut terwujud, rencananya kami akan mengadakan kick off khusus pemagangan mandiri yang dilakukan oleh BUMN di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Kepala Pusat Perencanaan Kemnaker RI Siti Kustiati menyampaikan Kemnaker RI sudah melakukan pemetaan terkait kawasan yang akan dibangun termasuk didalamnya kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) KEK Mandalika.

Dengan adanya proyeksi kebutuhan tenaga kerja di setiap kawasan, pemerintah dapat membuat analisis kebutuhan pelatihan kerja. Setelah dibuat kebutuhan pelatihan kerja akan dilihat BLK terdekat yang bisa memenuhi kebutuhan pelatihan tersebut.

“Dengan adanya Anjungan Siap Kerja, pemerintah dapat memperoleh data Angkatan Kerja di Provinsi NTB. Sehingga program yang dimiliki oleh pemerintah dapat menyasar pengangguran di NTB dan cara-cara mengurangi pengangguran,” harap Oki.

Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, mengungkapkan saat ini NTB sedang fokus menyiapkan pelaksanaan program tahun 2022. Terutama untuk persiapan tenaga kerja, baik untuk KEK Mandalika maupun bagi pengembangan kawasan industri yang ada di pulau Sumbawa.

Bicara kebijakan daerah, lanjutnya, Pemerintah punya Perda Investasi yang isinya menekankan bahwa SDM lokal yang digunakan harusnya 70 persen.

“Kalau di sini ada Anjungan SIAP Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ITDC, dunia industri dan Lembaga Pelatihan bisa duduk bersama mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan berintegrasi untuk mempersiapkan SDM di NTB ini.” ujar Aryadi.

Sebelumnya, Disnakertrans dengan FKLPI-D sudah bertemu dengan ITDC untuk mendapatkan gambaran kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam pertemuan itu, disepakati ada tindak lanjut mengenai kerja sama antara FKLPI-D dengan ITDC terkait dengan menyiapkan tenaga kerja. Pemerintah melalui BLK siap membantu dan menyiapkan dari segi pelatihan dan kompetensi. Spesifikasi skill apa yang dibutuhkan akan menjadi pola pelaksanaan pelatihan. (r)