Kemenaker Atensi Kisruh Ketenagakerjaan PT. AMNT

Mataram (Suara NTB) – Kisruh antara pekerja dan perusahaan tambang, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara belum sepenuhnya mereda. Gejolak terus terjadi, pascaperusahaan nasional ini menggantikan peran PT. Newmont Nusa Tenggara menambang perut bumi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari ribuan pekerja yang terlibat di perusahaan, masih ada ratusan pekerja yang belum jelas nasibnya. Pekerja dan perusahaan sampai saat ini belum ada titim temu. Ada tiga kepentingan internal perusahaan.

Iklan

Pertama, para pekerja yang siap pensiun dengan menerima sejumlah pesangon. Kepentingan kedua, pekerja bersedia diperpanjang masa kerjanya, dengan catatan tidak lagi tercatat sebagai karyawan PT. AMNT, melainkan berstatus sebagai karyawan perusahaan sub kontrak yang dibuat PT. AMNT.

Kepentingan ketiga, sebagian pekerja yang masih ngotot ingin bekerja, tetapi tetap tercatat sebagai karyawan PT. AMNT. Padahal, PT. AMNT sendiri sudah mendistribusikan seluruh kebijakan operasional penambangan kepada perusahaan-perusahaan sub kontrak dibawahnya.

“3.300 pekerja sudah tidak ada persoalan, ada 215 pekerja yang masih meminta tetap bekerja sebagai karyawan PT. AMNT. Persoalan ini sudah kita sampaikan ke Dirjen PHI Kemenaker,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Drs. H. Wildan di ruang kerjanya, Selasa, 27 Februari 2018.

Pemerintah daerah melakukan konsultasi ke pusat. untuk menentukan jalan keluarnya. Oleh Kemenaker, kata H. Wildan, disarankan kepada perusahaan untuk secepatnya menemui pekerja yang belum clear statusnya.

Pada dasarnya, pemerintah daerah belum bisa sepenuhnya melakukan intervensi. Persoalannya masih bipartid. Hanya belum ketemunya pihak perusahaan dan pekerja. Lain halnya jika ada yang merasa dirugikan, kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah. Maka para pihak akan dimediasi.

“Saat ini masih dalam tahap klarifikasi. Karena itulah, kalau misalnya ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan, laporkan kepada pemerintah daerah. Terutama ke Dinas Nakertrans Kabupaten Sumbawa Barat sebagai yang memiliki wilayah,” ujarnya.

Disnakertrans Provinsi NTB juga tetap memonitornya, serta akan memfasilitasi pekerja dengan karyawan untuk mencari titik temu. H. Wildan menegaskan, meskipun kondisinya seperti yang terjadi sekarang, harapannya agar perusahaan juga tidak mudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Jangan sampai sumber-sumber penghasilan masyarakat yang sudah ada, dipangkas begitu saja. (bul)