Kemenag Serahkan Data Madrasah ke Polda NTB

Ilustrasi Dokumen (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB  mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB akhir pekan lalu. Mereka meminta dokumen terkait data madrasah se NTB.

Penyerahan data itu dibenarkan Kabid Pendidikan Madrasah,  Hj.Eka Muftatiah SH,MH. ‘’Kemarin (petugas) dari Polda ke sini. Mereka meminta data madrasah se NTB, itu saja. Karena itu yang diminta, ya  maka kita berikan,’’ kata Eka Muftatiah kepada Suara NTB via ponsel Senin, 29 Oktober 2018.

Iklan

Jumlah data yang diserahkan mencapai 2.803 madrasah se NTB penerima dana BOS. Data itu khusus madrasah negeri yang tercatat sejak tahun 2016 dan 2017.  Soal temuan Ombudsman dan proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polda NTB baginya hal  wajar. Menjadi kewenangan lembaga pengawas dan institusi penegakan hukum itu untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

‘’Kami pun siap dipanggil untuk diklarifikasi, sebab kan itu kewenangannya. Kami tidak bisa mengabaikan itu. Karena setiap temuan memang kan harus ditindaklanjuti,’’ jelas Eka Muftatiah.

Penyerahan dokumen itu adalah bentuk kooperatif pihaknya kepada pihak Polda NTB yang sedang memulai menelisik temuan Ombudsman soal dugaan maladministrasi. Tidak saja itu, penjelasan lisan pun sudah disampaikan kepada penyidik secara normatif maupun teknis terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) pengadaan buku 20 persen bersumber dari dana BOS.

‘’Kita kooperatif, makanya Pak Kakanwil langsung serahkan datanya dan sudah memberi penjelasan juga soal bagaimana Juklak Juknisnya,’’ terangnya.

Sesuai Juklak Juknis itu pula, dijelaskan juga soal kewenangan Kanwil Kemenag hanya sebatas memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada madrasah. Sosialisasi bahkan pernah melibatkan Dirjen Kemenag, Kejaksaan dan Ombudsman agar pelaksanaan teknis dan penggunaan anggaran tidak ke luar dari Juklak Juknis dan antisipasi pelanggaran saat pelaksanaan.

‘’Madrasah adalah Satker. Jadi DIPA BOS itu ada di sana. Mereka punya kemandirian untuk menentukan soal pengadaan buku dan lainnya. Kami di Kanwil ini hanya mengarahkan agar sesuai dengan aturan, ‘’ tegasnya. Kemandirian itu berlanjut di Kantor Kemenag masing masing kabupaten dan kota.

Sehingga celah mengatur atau menunjuk rekanan tertentu untuk pengadaan buku,  diklaimnya tidak pernah terjadi. Diakui, beberapa pihak  pernah berusaha mendekati instansinya, meminta rekomendasi penunjukan rekanan tertentu untuk pengadaan barang dan jasa.   ‘’Tapi kami tolak. Karena kami ndak boleh intervensi. Itu jadi kemandirian madrasah,’’ katanya.

Semua otonom diserahkan ke madrasah membeli jenis buku sesuai kurikulum yang diperlukan. Ia sendiri tidak mengenal pihak PT. AK yang dalam temuan Ombudsman mendominasi pengadaan buku ribuan madrasah se NTB.

‘’Sebab itu (rekanan) terserah madrasah. Mau pakai rekanan siapa, sesuai dengan buku yang dibutuhkan. Itu yang kita sosialisaikan saat itu,’’ tandasnya.  (ars)