Kemdagri Pastikan Tidak Moratorium Pilkades Serentak 2019

Supardi dan Bambang M. Yasin (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) RI memastikan tidak ada moratorium Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019. Sesuai jadwal, Pilkades serentak di Kabupaten Dompu akan dilaksanakan 2019 pasca Pileg dan Pilpres.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Minggu (2/12) kemarin mengungkapkan hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Desa terkait Pilkades serentak dipastikan tidak ada moratorium Pilkades serentak tahun 2019. Keputusan pemerintah hanya terkait waktu Pilkades yang tidak dibolehkan bersamaan dengan agenda nasional.

Iklan

Keputusan ini membuat daerah – daerah yang memiliki jadwal Pilkades serentak tahun 2019 tetap menggelar kegiatan Pilkades. Di Cilacap Jawa Tengah bahkan akan menggelar Pilkades serentak pada Februari 2019 atau sebulan sebelum Pileg dan Pilpres. “Yang penting tidak dilaksanakan bulan April (bertepatan dengan Pileg dan Pilpres). Kita rencananya pada Mei 2019 (Pilkades serentak),” ungkapnya.

Rencana Pilkades serentak Kabupaten Dompu Mei 2019, sehingga Januari panitia Pilkades sudah bisa dibentuk dan dilakukan persiapan – persiapan termasuk bimbingan tekhnis (Binteks). Untuk meminimalisir gejolak, peran panitia sangat menentukan. “Setelah panitia dibentuk, kita akan langsung lakukan bintek untuk memberikan pemahaman soal Pilkades,” terangnya.

Ada pun jumlah Desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak 2019 mendatang di Dompu sebanyak 23 Desa yaitu Desa yang akan berakhir masa jabatan kepala Desa-nya paling lambat Juni 2019. “Kalau ada Desa yang akan ikut Pilkades serentak 2019 dan sampai Juni belum berakhir masa jabatannya, dia diharuskan mengundurkan diri. Karena Kepala Desa yang terpilih akan dilantik paling telat satu bulan setelah ditetapkan,” katanya.

Ketentuan Pilkades serentak di Kabupaten Dompu dilaksanakan pada 2019, dikatakan H. Supardi, sesuai Perda tentang Pilkades sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Ketentuan ini sehingga Kabupaten Dompu melaksanakan Pilkades serentak pada 2015, 2017, dan 2019 mendatang. “2015, 2017, 2019 itu urutannya. Sudah diputuskan dalam Perda Desa,” ungkap H. Supardi.

Sebelumnya, dalam pandangan akhir fraksi – fraksi DPRD Dompu terhadap Perda APBD tahun 2019 meminta kepada Bupati untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak yang direncanakan tahun 2019. Pilkades serentak dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas daerah, terlebih pada 2019 akan dilangsungkan agenda nasional untuk pemilihan anggota Legislatif dan pemilihan Presiden – Wakil Presiden Indonesia periode 2019 – 2024.

 “Kita minta pelaksanaan Pilkades serentak ditunda agar tidak ada agenda demokrasi lokal di atas agenda politik nasional, sehingga potensi konflik dapat kita reduksi dan dapat dihindari,” kata M. Iksan, S.Sos juru bicara fraksi Nasdem DPRD Dompu.

Menanggapi permintaan penundaan Pilkades serentak ini, Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang menghadiri rapat paripurna Dewan, Kamis (29/11) malam mengaku akan mengkoordinasikan dengan pihak – pihak terkait sebelum diputuskan. “Terhadap permintaan penundaan Pilkades serentak, kita akan koordinasi lebih lanjut,” katanya. (ula/*)