Kembangkan Industri Olahan, Gubernur Larang Pengiriman Sapi Hidup ke Luar Daerah

Ternak sapi yang dikembangkan masyarakat di Lombok. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengambil kebijakan tidak lagi mengirim sapi hidup ke luar daerah. Dalam lima tahun ke depan, Pemprov fokus dalam pengembangan industri olahan. Sehingga sapi yang dikirim dalam bentuk daging.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc membenarkan dirinya telah melarang pengiriman sapi hidup ke luar daerah. “Maksud saya kita mau industri pengolahan. (Kalau) sapi hidup, bukan diolah, kan gitu saja simple,” katanya ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur pekan kemarin.

Iklan

Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, jumlah sapi dan kerbau yang dikirim menggunakan kapal tol laut lewat ternak sejak Mei – September 2018 sebanyak 5.551 ekor. Diangkut menggunakan tiga kapal yakni Cemara Nusantara 4, Cemara Nusantara 5 dan Cemara Nusantara 6.

Dengan rincian kapal ternak Cemara Nusantara 4 sudah mengangkut ternak dari NTB sebanyak 2.990 ekor, Cemara Nusantara 5 sebanyak 600 ekor dan Cemara Nusantara 6 sebanyak 1.961 ekor. Dengan tujuan Pare-Pare, Jakarta, dan Banjarmasin.

Lantas apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan industri olahan sapi? Apakah akan mengoptimalkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang banyak tidak beroperasi optimal? Gubernur mengatakan pengoperasian RPH ternyata tidak sederhana yang dibayangkan.

“Pemotongan hewan seperti sembelih saja, ternyata bukan. Jadi RPH kita sampai hari kiamatpun tak akan jalan. Karena tak punya kaki,” tandasnya.

Pengembangan industri olahan berbasis produk unggulan lokal menjadi highlight dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018-2023. Untuk meuwujudkan pengembangan dan pembangunan industri olahan di daerah ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik hulu dan hilir harus

punya target yang terukur.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan RPJMD NTB 2018-2023 saat ini masih dalam tahap penyusunan rancangan. Ia mengatakan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, pengembangan industri olahan produk unggulan daerah menjadi higlight RPJMD lima tahun mendatang.

“Industri olahan ini belum banyak berkembang. Oleh karena itu dalam RPJMD ini disebutkan secara tegas. Bagaimana membangun industri olahan berbasis sumber daya lokal untuk menciptakan nilai tambah,” kata Ridwan.

OPD hulu dan hilir akan berbagi tugas untuk meujudkan pengembangan industri olahan di NTB. Misalnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) tugasnya memastikan produksi komoditas-komoditas unggulan daerah, seperti jagung, padi, kedelai dan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian (Disperin) mengajak investor, UMKM, koperasi untuk membangun industri olahan. Selanjutnya, Dinas Perdagangan (Disdag) bertugas mencarikan pasar. Sehingga, dari hulu ke hilir, hilirisasi produk unggulan ini tergambar dengan jelas dan masing-masing OPD tahu tugasnya.

Ridwan mengatakan pihaknya belum berbicara mengenai target pengembangan atau pembentukan industri olahan tiap tahun di NTB. Hal ini masih dilakukan pembahasan bersama OPD terkait. Ia menjelaskan NTB sebanarnya sudah punya embrio industri olahan yang sudah dirintis lima tahun sebelumnya.

Berbicara mengenai pengembangan industri olahan, Ridwan mengatakan tidak dalam skala besar. Tetapi industri olahan skala kecil yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pasalnya, jika berbicara masalah kemiskinan maka harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan. Kemudian meningkatkan akses meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat melalui penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah. (nas)