Kemajuan Penanganan Kasus K2 Dompu Dipertanyakan

Mataram (Suara NTB) – Kalangan mahasiswa dan pemuda Dompu mempertanyakan progres penanganan kasus CPNS honorer K2 Dompu 2014. Mereka menilai perkembangan kasus itu stagnan sejak dilaporkan 2015 lalu.

Aliansi Mahasiswa Anti-Korupsi menyampaikan hal itu dalam unjuk rasa di Mapolda NTB, Senin, 10 April 2017. Koordinator aksi, Apriadin mempertanyakan komitmen penegak hukum dalam menangani kasus itu.

Iklan

“Sampai detik ini, penanganan kasusnya dikabarkan masih belum ada perkembangan,”  ujarnya sedikit berteriak diikuti belasan peserta aksi lainnya.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini tim penyidik sudah dapat melakukan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang telah rampung dalam hasil penyidikannya.

“Alat bukti awalnya sudah ada. Apalagi ditambah dengan alat bukti yang sah dari hasil perhitungan kerugian negara tim audit BPKP NTB, harusnya penyidik sudah berani melakukan penetapan tersangka,”imbuh Apriadin.

“Kerugian negara sudah di dapat pada dua pekan lalu, tapi sampai sekarang belum ada tindakan apapun. Untuk itu, kami mendesak Polda NTB agar segera menetapkan, mengungkap dan menangkap tersangkanya,” sebut dia lagi.

Ditemui di tempat yang sama Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo enggan berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan proses penyidikan masih terus berjalan. “Masih dalam penanganan proses penyidikan,” ucapnya sambil berlalu menuju ruang kerjanya.

Dalam kesempatan wawancara sebelumnya, ia menyebut saat ini pihaknya masih memetakan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus itu. Angka kerugian negara sudah diterima berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan NTB.

Kasus itu diambil alih penanganannya ke Polda NTB dari Polres Dompu Juli 2016 lalu.

Kasus itu menyeret sejumlah nama besar di Dompu menjadi saksi. Diantaranya, Bupati Dompu, H Bambang M Yasin; Sekda Dompu H Agus Bukhari; serta Kepala BKD Dompu H Abdul Haris.

134 honorer K2 tidak memenuhi kriteria diangkat menjadi CPNS pada 2015 lalu. Dalam proses itu muncul dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang menjadi sasaran penyidikan polisi.

Hasil verifikasi pada awalnya meluluskan verifikasi 390 orang honorer. 256 sisanya memenuhi kriteria.

honorer K2 itu kemudian mulai bekerja di sejumlah SKPD di Pemkab Dompu, beberapa diantaranya juga ada guru. Terhitung mulai November 2015 sudah mulai digaji.

Oktober 2016 lalu, BKN Regional X Denpasar membatalkan NIP CPNS tersebut. Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembatalan pengangkatan. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here