Kelurahan Jangan Tunggu Anggaran Baru Bekerja

0
I Made Putu Sudarsana. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Transfer anggaran dari pemerintah pusat di tahun 2022 merosot. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan program terutama di kelurahan. Alokasi anggaran sebesar lima persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tak terealisasi. Pasalnya, pemerintah fokus menangani pencegahan dan penangana Covid-19.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram Drs. I Made Putu Sudarsana menjelaskan, pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk kelurahan melalui dana alokasi umum (DAU) di tahun 2018. Selain bersumber dari APBN, pemerintah pusat juga mengamanatkan agar dana kelurahan dialokasikan lima persen dari APBD. Konsep ini berjalan dan Pemkot Mataram mengalokasikan sesuai instruksi pemerintah pusat. “Dari APBD dialokasikan lima persen di luar dana alokasi khusus (DAK),” kata Putu ditemui, Selasa, 18 Januari 2022.

IKLAN

Kondisi saat ini kata dia, berbeda. Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Padahal sebelum pandemi anggaran difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana-prasarana. Peningkatan sarana-prasarana dalam skala kecil. Menurut Putu, tidak mungkin kelurahan mengerjakan pekerjaan fisik yang besar. “Kalau pekerjaan fisik yang besar itu ditangani OPD teknis, karena porsi anggarannya ada di sana,” jelasnya.

Dikatakan, semenjak dihadapkan pandemi Covid-19 terjadi perubahan drastis terhadap anggaran kelurahan. Pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat, meskipun diharapkan kedepan pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga perubahan terlihat dengan dana kelurahan.

Pengelolaan dana kelurahan sebagai bentuk kemandirian kata dia, kelurahan berbeda dengan desa. Pemerintah desa memiliki dana desa yang memungkinkan untuk mengatur anggaran, sehingga membuat desa mandiri. Kalau kelurahan sangat beda dan jelas penggunaan dananya. Pengajuan dan tujuannya seperti apa. Kelurahan tidak punya kewenangan membuat lembaga keuangan di desa, sehingga kelurahan bisa berinovasi menggerakkan masyarakat untuk hal-hal lebih baik untuk gotong royong.

Dalam kondisi ini, kelurahan harus pintar mengatur anggaran untuk menggerakkan masyarakat. Artinya, tidak menunggu anggaran baru bekerja. Meskipun diakui, kelurahan memiliki kegiatan rutin dan membutuhkan dana cukup besar. “Kalau berapa anggaran dikelola sekarang ini saya kurang tahu. Untuk anggaran lebih pasnya BKD saja,” demikian kata Putu. (cem)