Kelola Retribusi Parkir, Pemkot Kehabisan Cara

Seorang jukir di Cakranegara menjaga kendaraan yang terparkir di depan took swalayan, Minggu, 29 Agustus 2021. Parkir tepi jalan umum akan dikelola BLUD. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir yang selama ini tak pernah tercapai. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram kehabisan cara untuk menggenjot pendapatan dari retribusi parkir. Salah satunya sistem elektronik tak berpengaruh signifikan. Retribusi parkir tak pernah tercapai di akhir tahun. Sistem pengelolaan parkir akan diubah. Pengelolaan diserahkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh sepakat pengelolaan parkir tepi jalan umum diserahkan ke BLUD. Dari sisi manajemen operasional serta penggunaan sumberdaya akan lebih fleksibel dan efisien. Akan tetapi, ia menyarankan meskipun pengelolaan oleh BLUD pengendalian harus di bawah Dinas Perhubungan. Tujuannya adalah, kepentingan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sejalan dengan ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Karena, antara pelayanan dan ketertiban lalu lintas tidak boleh ada benturan. “Kalau dipisah perusahaan daerah, maka akan ada benturan kepentingan,” kata Saleh dikonfirmasi pekan kemarin.

Iklan

Salah satu faktor dibentuknya BLUD parkir karena tidak tercapainya target retribusi daerah dari parkir tepi jalan umum. Sistem pengelolaan seperti ini dibutuhkan. Karena pengelolaan selama ini dibawah UPT Perparkiran harus menunggu proses penganggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bilamana membutuhkan sesuatu. Jika dikelola BLUD lebih fleksibel karena mengelola anggaran sendiri.

Saleh belum mengetahui struktur manajemen di BLUD kedepannya. Nomenklaturnya diserahkan sepenuhnya ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram. “Kalau perubahan struktur belum tahu. Nanti Bagian Organisasi yang mengatur,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, dibentuknya BLUD perparkiran tersebut karena stagnannya PAD dari retribusi parkir tepi jalan umum. Wacana pengelolaan parkir menjadi perusahaan daerah sebenarnya berkembang sejak tahun 2019 lalu. Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan kajian, sehingga memungkinkan dibentuk BLUD pengelolaan parkir di Mataram.

Pertimbangan ini melihat situasi secara nasional bahwa parkir BLUD Parkir hanya dua daerah di Indonesia yang mengembangkan. Yakni, Ibukota Provinsi Jakarta dan Denpasar, Bali. “Di sana juga tidak terlalu sukses. Berdasarkan rekomendasi kita akan mencoba mengubah jadi BLUD,” kata Sekda.

Menurut Sekda, pengelolaan parkir dengan sistem BLUD jauh lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan daerah. Pembentukan Perusda membutuhkan anggaran cukup besar dan pada dasarnya akan berorientasi pada keuntungan bisnis. Sementara, pemerintah mengedepankan pelayanan. Konsep pengelolaan parkir belum final. Pihaknya akan membahas secara teknis bersama Dewan. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional