Keliru, Data ASN Napi Korupsi di Dompu  yang Diusulkan Pemecatan

Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asrarruddin (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Data Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi yang diusulkan pemecatan oleh BKN pusat ternyata mengalami kekeliruan. Dari enam ASN yang diusulkan, satu diantaranya merupakan ASN yang mengabdi di Kabupaten Sumbawa. Sebetulnya, masih ada beberapa ASN lagi yang tersangkut kasus serupa dan harus diusulkan pemecatan.

“Yang diusulkan enam orang tetapi ada kekeliruan satu orang itu orang Sumbawa masuk datanya ke Dompu, makanya tinggal lima orang, tetapi berdasarkan surat dari BKN itu sebenarnya bukan hanya lima ini,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian BKDPSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin,  14 Januari 2019.

Iklan

Kendati demikian, lanjut dia, usulan BKN yang mestinya dieksekusi 2 Oktober 2018 lalu sudah ditindaklanjutinya dengan merumahkan atau memberhentikan gaji lima ASN yang sudah dijatuhi hukuman dan dinyatakan inkrah oleh pengadilan.

Sementara untuk beberapa ASN lain yang juga terlibat kasus serupa namun tidak masuk dalam data usulan pemecatan BKN akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Pemprov NTB.

Disamping adanya kekeliruan data ASN napi korupsi yang diusulkan, BKDPSDM saat ini kebingungan akan aturan yang kabarnya diberlakukan. Sebab ketika demikian, dan tidak dibatasi tahun maka dipastikan pihaknya ada banyak ASN di lingkup Pemkab Dompu yang harus diberhentikan.

“Keputusan ini kan dia mundur ke belakang, ada beberapa yang terkena itu bahkan yang sudah aktif sekarang di eselon III,” ujarnya.

Dari lima ASN tersebut empat diantaranya sudah dirumahkan, sedangkan satu lainnya masih aktif mengajar di salah satu lembaga pendidikan. Dan harapan mereka, tambah Asraruddin, yakni meminta pemerintah tidak serta langsung menindaklajuti keputusan tersebut sebelum adanya keputusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya, aturan tersebut tengah jadi pembahasan bersama di tingkat pemerintah pusat. “Informasi yang kami terima juga itu sedang dibahas oleh BKN dan MenpanRB perubahan tetang undang-undang ASN ini,” pungkasnya. (jun)