Keliling Kabupaten/Kota, Kajati Ingatkan Potensi Korupsi Proyek Strategis

Nanang Sigit Yulianto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di NTB. Kajati mengingatkan soal potensi atau rawan korupsi pada proyek proyek strategis daerah maupun nasional dan bagaimana fungsi pengawalan oleh Jaksa.

Kajati mengawali kunjungannya di Kabupaten Lombok Utara, dilanjutkan ke Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Di Lombok Utara, kunjungannya Selasa, 3 Maret 2020 disambut Bupati Dr. H. Najmul Akhyar. Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Dompu, Rabu, 4 Maret 2020. Keesokan harinya atau Kamis, 5 Maret 2020 kemarin, Kajati dan rombongan disambut Walikota Bima H.M Lutfi dan berakhir pertemuan dengan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri.

Iklan

Kepada semua kepala daerah, Kajati menjelaskan tugas pokok fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Pidana,  Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepala daerah sebagai perangkat daerah diingatkan Nanang, agar  menjamin dan memastikan seluruh proyek strategis yang telah ditetapkan tersebut agar dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan waktu dan anggaran. Jika tidak dilaksanakan, menurut Kajati, menjadi celah terjadinya penyimpangan.

‘’Harus dikerjakan sesuai waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Ini  untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis,’’ terang Kajati.  Maka menurutnya, perlu adanya koordinasi yang baik dan perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengawasan aktif dan pelaksanaan kerja sesuai tupoksi. ‘’Sehingga hasilnya baik dan sesuai perencanaan,’’ jelasnya.

Sejak dibubarkan TP4D, tidak berarti proses pengawalan dan pengamanan proyek strategis terhenti. Hanya diubah polanya dengan fungsi Pengamanan Proyek Strategis (PPS) oleh tim yang dibentuk baru.

Kajati mengatakan,  siap membantu Pemda Kabupaten Bima, Pemkot Bima, Pemkab Dompu dan Pemkab Lombok Utara dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada proyek strategis daerah.

Dijelaskan juga, pengamanan Pembangunan Proyek Strategis tahun 2020 pascapembubaran TP4, polanya sudah berubah dengan mengedepankan fungsi masing- masing bidang. Diantaranya, untuk pendampingan hukum oleh Bidang Perdata dan  Tata Usaha  Negara (Datun), untuk proses pengamanan oleh Bidang Intelijen dan fungsi Penindakan korupsi oleh Bidang Pidsus.

“Artinya, pembubaran TP4 tidak menghilangkan Tupoksi Kejaksaan  dalam mengamankan proyek strategis nasional atau strategis daerah. Tapi  justru lebih menguatkan secara kelembagaan,’’ katanya. (ars)