Kelanjutan Proyek Mangkrak, Terminal Haji akan Ditukar Guling dengan Imigrasi

Ilustrasi bangunan terminal haji (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kelanjutan penanganan sejumlah proyek yang terindikasi mangkrak kembali dipertanyakan anggota DPRD NTB dalam pembahasan RAPBD 2018. Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan untuk Terminal Haji yang berada di areal Lombok International Lombok (LIA) direncanakan akan ditukar guling dengan Kantor Imigrasi Mataram.

“Terminal haji direncanakan akan dilakukan tukar guling dengan kantor imigrasi guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk mengatasi kemacetan di Jalan Udayana,” ujarnya di Mataram.

Iklan

Untuk Rumah Mutiara Indonesia (RMI) yang berada di depan LIA, setelah dipinjam pakai oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Saat ini sedang dilakukan penjajakan dengan pihak ketiga untuk digunakan sebagai trading house produk perikanan.

Sedangkan Rumah Potong Hewan (RPH)  Banyumulek Lombok Barat akan dijadikan sebagai Science Techno Industrial Park (STIP). Selain itu, untuk proyek pengembangan kawasan agropolitan Alas-Utan sudah dibuatkan rencana detail tata ruang.

Yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kawasan agropolitan Alas – Utan di masa yang akan datang. “Kemudian, jembatan timbang Pototano pengelolaannya dialihkan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya

Catatan Suara NTB, sejumlah proyek yang mangkrak. Antara lain proyek Terminal Haji di LIA  yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp18,6 miliar lebih sejak tahun anggaran 2010-2017. Selanjutnya, Dermaga Telong Elong di Lombok Timur yang telah menelan anggaran  sebesar Rp9,6 miliar lebih.

Berikutnya, Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano.

Hasil kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Pelabuhan  Telong Elong yang berada di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) masih layak dikembangkan. Agar dapat berfungsi normal sebagai pelabuhan dibutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar.

Namun, anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut belum dapat terakomodir dalam APBD NTB 2018. Sehingga, untuk pemanfaatannya  akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Pembangunan Pelabuhan Telong Elong mulai dikerjakan tahun  2007. Proyek ini mubazir dan mangkrak. Persoalan klasik yakni kurangnya dukungan anggaran diduga menjadi problem utama mangkraknya mega proyek tersebut. Sejak dibangun tahun 2007 lalu, proyek pelabuhan ini hanya dapat dikerjakan tidak mencapai 50 persen dari target yang ada. Proyek ini hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,3 miliar sampai Rp1,5 miliar tiap tahunnya.

Sejak dianggarkan tahun 2007, mulai dilakukan pembebasan lahan dan pembagunan di terminal dan jalan dari pantai yang menghubungkan dengan demaga. Setelah itu dibangun dermaga, akan tetapi jalan dari pantai belum bisa diselesaikan. Pelabuhan Telong-Elong belum rampung sampai 50 persen dari target. Pasalnya, anggaran yang diperlukan untuk merampungkan pelabuhan itu sampai bisa berfungsi mencapai Rp20 miliar. Dana sebesar ini diperlukan untuk membangun infrastruktur dan dermaganya.

Jika mengandalkan dana dari APBD dengan penganggaran sekitar Rp1,3 miliar tiap tahunnya, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa menyelesaikan pelabuhan tersebut. Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut Pemprov NTB pada waktu itu  telah mengusulkan agar mendapatkan bantuan dari APBN sehingga bisa selesai secara bertahap dan bisa difungsikan dengan menggunakan fasilitas yang ada.

Kemudian proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Lombok International Airport (LIA) mulai dikerjakan kembali pada 2017 lalu. Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,8 miliar. Pada waktu itu harapannya, Terminal Haji dapat digunakan jemaah haji Embarkasi Lombok pada musim haji 2018. Tetapi nyatanya, hingga saat ini belum dapat difungsikan.

Pembangunan gedung terminal haji LIA  sempat terhambat  pada tahun 2014. Pasalnya, pembangunan gedung itu sedang dalam penanganan  aparat penegak hukum. Namun belakangan aparat penegak hukum mempersilahkan Pemprov untuk melanjutkan pembangunannya.

Selain  itu, pembangunannya juga terhambat lantaran adanya gangguan dari masyarakat sekitar yang masih mengklaim persoalan terminal haji. Proyek terminal haji LIA  dimulai sejak tahun anggaran 2011, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp16,63 miliar lebih.

Pada 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp 8,81 miliar lebih, pada 2012 dialokasikan lagi sebesar Rp1,09 miliar lebih, dan pada 2013 sebesar Rp1,73 miliar lebih. Pada tahun 2014 lalu, menganggarkan anggaran  sebesar Rp650 juta untuk pembangunan sayap kiri dan kanan terminal haji.

Sementara mengenai Rumah Kemasan, Pemprov NTB sempat membantah operasional rumah kemasan mecet atau mangkrak. Rumah kemasan  dulunya merupakan Unit Penyangga  Pemasaran (UPP) produk Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang diresmikan pada 2013.

Sedangkan untuk Rumah Mutiara Indonesia yang mangkrak dibangun pada 2012 lalu dari dana dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp5 miliar. Rumah lelang mutiara itu berbentuk bangunan berlantai dua, yang lokasinya tepat di depan pintu masuk kawasan LIA. Bangunan berukuran 1.000 meter persegi untuk kebutuhan pasar lelang mutiara itu berada di areal seluas satu hektare milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Konsep lantai dasar bangunan itu yakni lantai satu diperuntukan sebagai basis “outlet” pedagang mutiara dan lantai dua sebagai tempat pelaksanaan lelang mutiara tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Di sisi bangunan itu, akan dibangun pusat kuliner pada areal seluas 40 are dari total lahan seluas satu hektare itu. (nas)