Kelanjutan Kasus Dana Diklatpim, Kabid PMKF BPSDM Diperiksa Tiga Jam

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB diperiksa lagi, Senin, 26 Maret 2018. Kali ini Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF), Muhammad Fauzan. Ia diperiksa sekitar tiga jam.

Muhammad Fauzan datang sekitar Pukul 13.00 Wita. Ia menghadap ke penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Hademan, SH. Pemeriksaan sekitar tiga jam lamanya.

Iklan

Dicegat usai pemeriksaan, Fauzan mengaku hanya menyerahkan dokumen tambahan yang diminta penyidik. Ia juga datang untuk diklarifikasi. “Saya ke sini cuma mau datang klarifikasi,” kata Fauzan.

Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait penggunaan dana diklatpim 2016 sampai 2017, Fauzan banyak tak menjawab dan menyarankan bertanya ke penyidik. “Silakan tanya jaksa saja,” lemparnya.

Mengenai penggunaan dana Rp650 juta yang diduga fiktif, ia membantah keras. Semua anggaran sudah bisa dipertanggungjawabkan sesuai alokasi dan peruntukannya. “Tidak ada fiktif, ndak ada itu, semua sudah sesuai,” bantahnya, sambil berlalu menggunakan mobil DR 1417 J.

Sebagai Kepala Bidang PKMF Muhammad Fauzan posisinya sebagai pengendali dalam program diklat serta semua operasional kegiatan sejak 2014  lalu, termasuk dana yang terpakai selama 2016 dan 2017.   Di mana dalam rangkaian penggunaan anggaran itu ada yang diduga fiktif sesuai laporan masyarakat. Nilainya sekitar Rp 650 juta.

Dalam tahap penyelidikan ini, Fauzan informasinya sudah dua kali dimintai keterangan. Sebelumnya sejumlah bawahannya setingkat kepala seksi (kasi) juga sudah diklarifikasi kejaksaan.

Pemeriksaan secara bergilir dua pekan lalu. Selain Muhammad Fauzan,  jajarannya di sejumlah seksi di antaranya Amir sebagai seksi yang  mengurus Diklatpim tiga sampai empat serta prajabatan. Kepala seksi lainnya yang sudah dipanggil adalah H.Badrus yang mengurus Diklatpim Bupati hingga anggota DPRD.

Dihubungi via ponsel Amir mengakui panggilan penyidik kejaksaan beberapa hari lalu.  Sementara H. Badrus mengakui sudah dipanggil penyidik.

Kepada penyidik dia mengaku tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan diklatpim maupun prajabatan, karena ia pendatang baru. Selain dari internal PKMF, para tenaga fungsional  pengampu materi untuk kegiatan Diklatpim juga dipanggil.  Terakhir diklarifikasi para pejabat fungsional di Widyasawara. Sedikitnya 12 orang diperiksa marathon sejak sepekan sebelumnya.

Sementara data diperoleh Suara NTB sebelumnya, dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran. Untuk tahun 2016 mencapai Rp304.350.000, peruntukan puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana diklatpim untuk sembilan angkatan dengan nilai mencapai Rp10.950.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III Provinsi angkatan kedua dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp54.900.000. Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim III Provinsi angkatan kedua, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB tidak luput dari penggunaan dana fiktif mencapai Rp57.500.000. Pada tahap Diklatpim IV angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, nilai dugaan fiktif mencapai Rp 86.400.000.

Anggaran fiktif ini belum termasuk sewa kendaraan transportasi kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp28.000.000, sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2016 mencapai Rp304.350.000.

Akumulasi menjadi Rp 600 juta lebih karena penggunaan anggaran fiktif ini berlanjut tahun 2017, untuk nomenklatur anggaran yang sama. Seperti penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana  Diklatpim untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp12.300.000.

Kemudian, penggunaan anggaran untuk Diklatpim III angkatan I dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp27.900.000.

Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim IV tingkat provinsi untuk dua angkatan, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB untuk angkatan ke tiga, tidak luput dari penggunaan dana fiktif mencapai Rp57.500.000.

Pada tahap Diklatpim III angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, serta diklatpim IV untuk angkatan keempat akumulasi nilai dugaan fiktif mencapai Rp133.200.000.

Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transportasi kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp28.000.000, sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran untuk pembaca doa Rp 2,5 juta pun tidak luput dari dugaan ditilep. Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2017 mencapai Rp354.200.000. (ars)