Kekurangan Volume Proyek, Konsultan Perencana Dinilai Tidak Teliti

H. Mahmuddin Tura. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kekurangan volume pekerjaan proyek fisik menjadi permasalahan klasik setiap tahun. Pasalnya, kasus ini rutin menjadi temuan auditor. Konsultan dinilai tidak teliti menghitung volume. Perlu persamaan persepsi antara pengawas dan perencana.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB terutama pekerjaan fisik rata – rata pada persoalan volume. Padahal, konsultan perencana telah membuat perhitungan dan pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas. Dalam pelaksanaan proyek seharusnya ada koordinasi dengan pemeriksa dan pengawasan.

Iklan

“Hasil temuan pasti dilakukan konsultasi sebelum dinaikkan ke LHP,” kata Mahmuddin ditemui di ruang kerjanya, Senin, 8 Juni 2020.

Artinya, secara umum perencana perlu lebih teliti terhadap perhitungan rencana anggaran belanja (RAB). Kadang – kadang ketidaktelitian perencana terjadi pada suatu proyek besar dengan waktu mepet, sehingga kurang maksimal dalam perhitungan volume. Seperti proyek monumen sebut Mahmuddin, dari pagu anggaran Rp11 miliar ditemukan pengembalian atas kekurangan volume mencapai Rp287 juta lebih.

Kerugian negara ini tidak bisa dikatakan besar dan kecil. Jika dibandingkan dari nilai kontrak kerugian nilainya 2,5 persen. Tapi harus dievaluasi letak kesalahan itu sendiri. “Saya belum pernah melihat secara rinci temuannya. Seperti terjadi sebelumnya pasti ada perbedaan persepsi antara pemeriksa dan rekanan,” sebutnya.

Mahmuddin menambahkan, hasil pemeriksaan lapangan oleh BPK dengan hasil konsultan berbeda. Pemeriksa teliti pasti menemukan kesalahan tersebut.

Dia membantah bahwa temuan kerugian negara atas kekurangan volume disebabkan longgarnya pengawasan. Karena konsultan pengawas memiliki catatan atau laporan harian. Mereka sangat teliti menghitung pekerjaan serta jumlah tenaga yang bekerja saat itu.

Hanya saja, adanya temuan hasil lapangan dengan hasil rencana berbeda. “Hitungan HPS dari perencana 100 meter. Tapi konsultan pengawas mencatat. Mencatat hanya 95 meter yang masuk. Berarti ada perbedaaan perhitungan dengan hasil di lapangan. Kalau belum di tingkat pemeriksa nanti bisa di CCO atau diperhitungkan kembali,” ujarnya.

Kelemahan seperti ini menjadi bahan evaluasi. Pihaknya akan melihat letak perbedaan dan meminta perencana memperbaiki perencanaan penghitungan nilai volume. Menurutnya, paling rawan adalah perhitungan volume. Volume harus diperiksa dan evalusi kembali oleh Dinas PUPR. “Kelemahannya memang kurang teliti,” demikian kata dia. (cem)