Kekurangan Volume Jadi Temuan Berulang, Kepala OPD dan PPK Harus Rajin Turun Kontrol Pelaksanaan Proyek

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

KEPALA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta harus rajin turun ke lapangan untuk mengontrol pelaksanaan proyek. Sehingga, kekurangan volume pengerjaan proyek tidak menjadi temuan berulang tiap tahun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

‘’Itulah perannya Kepala OPD dan PPK mengawasi konsultan pengawas. Memang harus mau bercapek-capek mengontrol, memantau, mengevaluasi pencapaian pekerjaan itu secara berkala dan berkelanjutan,’’ ujar Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Iklan

Dalam LHP BPK atas LKPD Pemprov NTB tahun anggaran 2020, BPK menemukan pelaksanaan paket pekerjaan pada OPD tidak sesuai kontrak. Di antaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda dan perencanaan pekerjaan yang belum memadai.

Ibnu mengatakan, tidak cukup sekali saja Kepala OPD dan PPK melakukan kontrol lapangan. Tetapi harus dilakukan terus menerus sampai pengerjaan proyek selesai sesuai dengan kontrak. Menurutnya, hal itu bagian dari early warning system atau pengendalian. Juga bagian dari manajemen risiko yang diterapkan di OPD masing-masing.

Ibnu menjelaskan, temuan BPK juga menjadi indikator kinerja kepala OPD. Sesuai Instruksi Gubernur Tahun 2017, salah satu upaya  mendorong terwujudnya zero temuan adalah setiap ASN yang mau pindah, tugas belajar, promosi dan ikut seleksi terbuka jabatan eselon II harus melampirkan keterangan bebas temuan dari BPK atau APIP.

Secara keseluruhan, Ibnu menyebut total temuan BPK yang harus dikembalikan OPD dan rekanan dalam LHP LKPD 2020 sebesar Rp 963.429.953. Dengan rincian, penerimaan lain lain pada Balai Labkes Pengujian dan Kalibraasi tidak  disetor ke kas daerah senilai Rp 66.875.000.

Kemudian, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru pada Dinas Dikbud NTB sebesar Rp 120.093.904, belanja pelaksanaan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek non PNS sebesar Rp 31,200.000, sebesar Rp 87.030.000 sudah disetor. Selanjutnya, pengelolaan dana BOS Rp 95.889.011, pengelolaan kas oleh bendahara pada Dinas Dikbud belum tertib senilai Rp 41.666.337.

Kemudian, belanja perjalanan dinas pada Setwan tidak  sesuai ketentuan sebesar Rp 247. 719.907. Dari temuan tersebut, sudah disetor senilai Rp 121.166.720, masih ada sisa Rp 126.553.187.

Selain itu, belanja jasa publikasi  pada Biro Humas dan Protokol sebesar 3.000.000. Selanjutnya, pelaksanaan 6 paket pekerjaan pada 8 OPD terdapat selisish volume senilai Rp 478.152.513. Temuan ini pada 15 penyedia nilainya bervariasi mulai dari Rp 2 juta  sampai Rp 82 juta. Denda keterlambatan pada kegiatan Dinas Pertanian senilai Rp 12.984.008.

‘’Totalnya Rp 963.429.953  yang harus segera dikembalikan sampai 60 hari kerja (dua bulan),” tandas Ibnu. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional