Kekurangan PPNS, Razia Masker Tidak Maksimal

Tri Budiprayitno (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Akibat kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), razia kepada masyarakat yang tidak memakai masker di kecamatan dan desa/kelurahan, hanya mengedepankan sanksi sosial. Operasi penegakan Perda dan Perkada dengan memberikan sanksi denda hanya bisa dilakukan ketika ada PPNS Satpol PP.

‘’Sanksi sosial pun mungkin walaupun hanya sekadar disuruh bersih-bersih saja selama 15 menit, tapi efek malunya cukup besar. Itu yang membuat orang tak berani lagi melanggar,’’ ujar Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 30 September 2020.

Iklan

Tri menjelaskan, operasi penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan berupa operasi gabungan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melekat unsur PPNS Satpol PP. Sementara TNI dan Polri, merupakan unsur yang mendukung atau mem-back up Satpol PP melakukan penegakan Perda.

Karena piranti operasi penegakan Perda yang dilakukan di kecamatan dan desa/kelurahan tidak selengkap di provinsi maupun kabupaten/kota. Maka, tidak bisa memberikan sanksi denda. ‘’Karena operasi penegakan di kecamatan oleh Polsek dan Koramil bersama petugas Satpol PP tidak ada PPNS-nya,’’ jelasnya.

Sehingga katanya, para pelanggar diberikan sanksi sosial. ‘’Kalau penegakan dilakukan sampai ke desa, tanpa menghadirkan PPNS Pol PP, maka bisa jadi masalah di kami,’’ katanya.

Kasatpol PP member gambaran jumlah PPNS Satpol PP NTB hanya tiga orang. Kemudian Satpol PP Kota Mataram hanya memiliki PPNS dua orang. Setiap operasi penegakan Perda dan Perkada mengharuskan ada PPNS.

‘’Karena dialah yang melakukan penentuan sanksi denda atau sanksi soal. PPNS yang melakukan BAP (berita acara pemeriksaan). Karena dia pejabat fungsional yang punya kewenangan untuk penegakan Perda ini,’’ jelasnya.

Mantan Kepala BPSDM NTB ini menambahkan penegakan Perda dan Perkada tidak bisa hanya dilakukan petugas Satpol PP yang belum menjadi PPNS. ‘’Tidak semua kecamatan punya Satpol PP secara khusus. Kalaupun ada Pol PP, belum sebagai PPNS,’’ imbuhnya.

Mengatasi kekurangan personel dalam penegakan Perda dan Perkada, pihaknya juga sudah menggandeng Satlinmas, Resimen Mahasiswa dan Pecalang di Kota Mataram. Sedangkan razia di tingkat kecamatan, Satpol PP dibantu oleh Polsek dan Koramil.

Selain melakukan operasi penegakan Perda dan Perkada di jalan-jalan, pihaknya bersama TNI dan Polri juga menyasar pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat keramaian lainnya seperti daerah wisata.

‘’Insya Allah kita akan menyasar ke tempat ibadah dengan pendekatan khusus. Jangan sampai operasi penegakan Perda ini menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Intinya, bagaimana menyadarkan masyarakat senantiasa tetap menggunakan masker,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Satpol PP NTB, jumlah masyarakat yang terjaring razia tidak memakai masker sampai Rabu, 30 September 2020 sebanyak 5.339 orang di seluruh NTB. Pelanggar terbanyak di Lombok Timur 1.149 orang. Kemudian Lombok Barat 903 orang, Lombok Tengah 818 orang, Sumbawa 573 orang. Lombok Utara 426 orang, operasi tim mobile provinsi 309 orang, Bima dan Kota Bima masing-masing 303 orang, Sumbawa Barat 241 orang, dan Dompu 115 orang. (nas)