Kekurangan Pejabat 25 Orang, Pejabat “Lokal” Tak Dijamin Menjabat

Tanjung (Suara NTB) – Semangat reformasi birokrasi yang digaungkan Bupati Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., akan segera dapat disaksikan. Momentumnya akan terlihat dalam proses pengisian struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana KLU kekurangan 25 pejabat. Bupati mengambil kebijakan seluruh pejabat eselon II harus mengikuti pansel untuk bisa ditunjuk menjabat sebagai kepala dinas dan kepala badan.

“Eselon II harus pansel, tidak hanya pejabat dari Lombok Utara saja, tetapi bisa dari provinsi atau kabupaten/kota lain di NTB,” tegas Bupati, Jumat, 21 Oktober 2016.

Iklan

Dijelaskannya, seorang pejabat selaku pelayan publik harus mampu menunjukkan komitmen dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga walaupun pejabat Eselon II berasal atau telah berada di Lombok Utara, baginya tidak ada kepastian mereka akan dipakai.

“Kalau dari luar nanti ada yang nilainya lebih bagus, tentu pansel akan menentukan yang terbaik. Kita percayakan semuanya ke pansel,” sambungnya.

Usai mendengar pendapat Pansus Raperda OPD pada paripurna Kamis lalu, Bupati merasa setuju dengan konsep perumpunan sesuai hasil analisa pansus. Dari 29 SKPD yang nantinya terbentuk, diketahui KLU masih kekurangan 25 pejabat.  “Orang-orangnya akan kita cari dulu, pertama kita grade dulu pejabat yang ada di KLU, jika memungkinkan pasti akan dipakai.”

Menyusul Raperda OPD menyisakan tahapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPRD, Najmul Akhyar mengisyaratkan Pansel harus segera memulai proses seleksi pejabat Eselon II. Dengan diketoknya Perda OPD, maka pihaknya sudah memperoleh referensi nama-nama pejabat Eselon II yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan, mengacu pada hasil seleksi.

“Kita akan lakukan seleksi sesegera mungkin, setelah Perda ini jadi. Ya, termasuk mutasi di dalamnya, karena kita harus menyesuaikan jabatan sesuai kebutuhan OPD,” demikian Bupati.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pertimbangan dan analisis Pansus OPD DPRD KLU, Pansus menyimpulkan jumlah lembaga OPD di KLU sebanyak 29 lembaga. Rinciannya, 2 Sekretariat (Setda Tipe B dan Setwan Tipe C), Inspektorat (Tipe B), 15 Dinas, 6 Badan dan serta 5 Perangkat Daerah Kecamatan tipe A.

Pansus menyepakati, semua SKPD menggunakan pola minimal (bukan pola maksimal), baik pada tipe A, B dan C. Hal ini didasari pertimbangan untuk efisiensi, efektivitas, tata kerja yang jelas dan sebagainya. Sebagai gambaran ilustrasi sekarang, jika dengan pola maksimal maka akan ada 498 jabatan dari sebelumnya 414 jabatan, sehingga kekurangan pejabat 84 orang. Sebaliknya dengan pola minimal akan tersedia 439 jabatan, atau kekurangan 25 pejabat sebanyak 25 orang. (ari)