Kekeringan, Rencana Buat Sumur Bor Gagal Karena Regulasi

Tanjung (Suara NTB) – Warga terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Lombok Utara, harus menerima kenyataan pahit. Pasalnya, rencana pembangunan sembilan unit sumur Bor melalui Dinas PU Perumahan dan ESDM KLU gagal dilakukan menyusul keluarnya perubahan regulasi.

Kepala Dinas PU KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Selasa, 20 September 2016 mengakui intervensi penanggulangan air bersih warga melalui sumur bor belum bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan, nomenklatur penempatan dana APBD untuk membangun sumur bor bertentangan dengan regulasi baru yang dikeluarkan Kemendagri.

Iklan

“Kita di PU sudah punya perencanaan intervensi dusun-dusun yang mengalami kekeringan. Tahun ini, sebenarnya ada 9 sumur bor yang kita programkan tetapi eksekusi anggarannya tidak berani ditandatangani oleh Dispenda,” ungkap Nurjati.

Dengan kata lain, Nurjati menyebut pengadaan sumur bor tersebut gagal dilakukan. Ke sembilan sumur bor tersebut memiliki pagu masing-masing Rp 200 juta. Anggaran ini sendiri masuk ke dalam item belanja barang (hibah/bansos) yang diserahkan ke masyarakat. Alasan inilah, Dinas PU tak berkutik untuk melakukan proses ke tahapan selanjutnya.

Diakuinya, anggaran tersebut potensial akan dialihkan ke program lain yang tidak bersinggungan dengan sumur bor. Asumsinya, walaupun eksekutif dan Banggar DPRD akan menganggarkan kembali pada APBD P 2016 dengan merubah nomenklatur anggaran, tetapi Dinas PU masih akan menghadapi kendala teknis lainnya.

“Pendapat dari PPK juga tidak berani melakukan eksekusi hanya dengan 2 bulan waktu tersisa untuk ngebor, karena di perubahan waktu pengadaan mepet,” imbuhnya.

Nurjati menambahkan, mengacu pada proses pembahasan APBD P 2016 pihaknya meyakini anggaran sumur bor akan dialihkan ke program lain. Hanya saja, bentuk programnya tergantung dari pembahasan antara eksekutif dam legislatif.  (ari)