Kekeringan Meluas, Penanganan Tak Jelas

Areal yang terdampak kekeringan di berbagai kabupaten/kota di Pulau Sumbawa kian luas. Sayangnya, penanganan dampak kekeringan seolah tidak diwarnai kejelasan. Tampak salah satu daerah perbukitan di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tampak kering di musim kemarau ini.(Suara NTB/aan)

Taliwang (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku hingga kini penanganan kekeringan di wilayah setempat tidak kunjung ada kejelasan. Sebab usulan anggaran sebesar Rp200 juta tidak kunjung disetujui meski status siaga darurat ditetapkan. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya anggaran yang disiapkan di APBD untuk penanganan musibah tahunan tersebut.

“Kami tidak ada anggaran untuk, sehingga kami kami belum melakukan distribusi air bersih ke masyarakat. Apalagi di APBD juga tidak disiapkan sehingga kami tidak bisa melakukan intervensi lebih lanjut terhadap bencana kekeringan yang terjadi saat ini,” ungkap Kepala pelaksana BPBD kepada Suara NTB melalui Kasi Kedaruratan Syaiful Arif, Jumat, 18 September 2020.

Iklan

Diakuinya, kebutuhan anggaran penanganan kekeringan ke Provinsi sudah dilakukan sejak lama, tetapi sampai saat ini belum juga direspon. Sehingga distribusi air bersih ke masyarakat yang membutuhkan sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Hanya saja kondisi kekeringan yang melanda wilayah setempat belum masuk kategori ekstrem karena masih ada hujan meskipun tidak intens.

Kendati demikian, pihaknya tetap berharap supaya usulan anggaran bisa segera direspon dan disetujui agar masyarakat yang membutuhkan air bersih bisa terbantu. Apalagi musim kemarau diprediksi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Oktober mendatang. “Memang kendala dalam penyaluran air bersih berada di ketersediaan anggaran, makanya kami berharap supaya usulan anggaran bisa disetujui supaya kami bisa segera bekerja,” ujarnya.

Berdasarkan data laporan yang masuk saat ini baru desa Kelanir  yang sudah mulai meminta bantuan air bersih. Tapi untuk sementara ini belum bisa terealisasi karena anggarannya belum tersedia. Selain desa dimaksud, pihaknya juga mencatat ada sekitar tiga desa di Kecamatan Poto Tano  dengan jumlah keluarga terdampak mencapai 1.210 KK.

Di Kecamatan Seteluk ada sekitar empat desa dengan jumlah KK terdampak mencapai 942 dan Kecamatan Taliwang sebanyak tiga desa dengan jumlah KK 508. Jika usulan anggaran tersebut di setujui maka masing- masing desa akan mendapatkan air bersih minimal 10 sampai 5 tangki perhari tergantung dari tingkat kekeringan yang dialami oleh desa.

“Desa- desa ini selalu menjadi langganan tiap tahunnya karena lokasinya yang berada di ketinggian serta berada di pesisir,” pungkasnya.

Meluas ke 18 Kelurahan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin MM, mengatakan kekeringan dan krisis air bersih di wilayah Kota Bima kini meluas ke 18 Kelurahan. “Sebelumnya hanya 12 Kelurahan. Tapi sekarang bertambah jadi 18 Kelurahan,” katanya, Jumat, 18 September 2020.

Lebih lanjut dikatakannya, penyebab meluasnya kekeringan dan krisis air tersebut akibat kemarau. Selain itu, diperparah kawasan hutan banyak yang gundul sehingga mengakibatkan terus berkurangnya sumber mata air.

Untuk mengatasi agar tidak meluas kekeringan dan krisis air bersih, pihaknya rutin menyalurkan air di wilayah terdampak. BPBD setempat juga terus berkoordinasi dengan OPD lain, seperti Dinas Perkim untuk membangun sarana dan prasarana pengeboran air.

“Kemudian DLH untuk memetakan sumber mata air yang ada di Kota Bima agar tetap dijaga dan dirawat bersama,” katanya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menandatangani nota kesepahaman dengan PDAM Bima.

“Kesepakatan kerjasama ini untuk membangun sistem pelayanan air minum (SPAM) di wilayah kota Bima,” kata Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE.

Ia mengaku nota kesepahaman tersebut tercantum pengelolaan sarana dan prasarana SPAM, yang meliputi aset berupa lahan, unit air baku, unit produksi, jaringan perpipaan transmisi, distribusi air minum serta jaringan perpipaan pelayanan dan sambungan rumah.

Salurkan Air Bersih

Kekeringan yang makin meluas berdampak terhadap berkurangnya air bersih di Sumbawa. PMI Sumbawa pun turut membantu dengan tetap menyalurkan air bersih kepada masyarakat.

“Dampak kekeringan air sumur sudah mulai berkurang. Sehingga tahun inipun kita akan tetap melaksanakan operasional pemberian bantuan air bersih,” kata Ketua PMI Sumbawa, Drs. H. Rasyidi.

Dalam penyaluran air bersih tahun ini, jelasnya, polanya sedikit berbeda karena kemampuan dari PMI sangat terbatas. Karenanya bagi masyarakat ataupun pihak lainnya yang memiliki kelebihan diharapkan berpartisipasi membantu PMI menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. “Masyarakat yang ada kelebihan kita harap dapat membantu PMI dalam menyalurkan air bersih,” terangnya. (ils/uki/ind)