Kejati Selidiki Tunggakan Rp2,5 Miliar PJU Senggigi

0
Gunawan Wibisono (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di bawah komando Nanang Sigit Yulianto, SH, MH, Kejaksaan Tinggi NTB terus memetakan sumber rawan korupsi. Informasi terkait tunggakan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp2,5 miliar di jalur wisata Senggigi langsung disambut dengan penyelidikan.

‘’Kita mendapat informasi itu, kita tindaklanjuti dengan puldata dan pulbaket,’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Gunawan Wibisono kepada Suara NTB kemarin. Ia sudah meminta Kasi Penyidikan untuk membuat telaah awal terkait unsur dugaan tindak pidana, karena butuh kajian untuk melihat tunggakan itu sebagai perbuatan tindak pidana korupsi.

IKLAN

‘’Kami juga sampaikan ke pimpinan (Kajati NTB, red). Kalau memang dalam kajian awal ada indikasi pidana, kita lanjutkan,’’ tegasnya.

Temuan masalah pada tunggakan PJU itu diungkapkan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Hasil klarifikasi ke pihak PLN Wilayah NTB dan BPKAD Lombok Barat, Ombudsman memastikan alokasi anggaran untuk membayar tagihan tiap bulan sudah dicairkan, namun diduga tidak disetorkan.

Informasi dari Ombudsman itu menurut Aspidsus pengganti Ery Ariansyah Harahap ini begitu berharga. Sehingga tidak menutup kemungkinan Lembaga pengawas pelayanan publik itu akan  diajak koordinasi.

Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB M. Ridho Rasyid mengaku, pihaknya membuka ruang kepada Aparat Penegak Hukum (APH) koordinasi penanganan  laporan dan temuan instansinya.

‘’Karena itu bagian dari kewenangan institusi tersebut,’’ kata Ridho.

Terkait masalah tunggakan PJU Senggigi, Ombudsman saat ini masih fokus menjalankan kewenangan meminta klarifikasi kepada Bupati Lombok Barat. Sementara dari PLN, Ombudsman telah menerima data resmi terkait jumlah tagihan PJU dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB sebagai bahan telaah.

Sementara hasil penelusuran terkait pencabutan  PJU  di jalur wisata Senggigi, dibeberkan,  ada indikasi kejanggalan, karena Pemda Lobar belum menyetor tagihan Rp2,5 miliar. Padahal penerimaan pajak listrik surplus sampai Rp9 miliar.

Berdasarkan data pembayaran PJU dan besaran penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diperolehnya, pembayaran atas beban pemakaian listrik masyarakat sudah disetor ke Pemkab Lobar. Mekanismenya, sepanjang 2019, PLN sudah menerima pembayaran dari masyarakat.

Dari setiap pembayaran ada beban pajak, yang akumulasinya mencapai Rp25 miliar dan diserahkan utuh ke Pemkab Lobar. Dari pajak itu, Pemkab Lobar kemudian wajib membayar beban tagihan PJU sebesar Rp16 miliar. Sehingga hitungan matematis, masih ada  surplus dari PPJU sebesar Rp9,5 miliar.

’Nah,  yang jadi problem, masyarakat sudah bayar listrik berkala. PLN sudah menghimpun, kemudian utuh diserahkan pajaknya ke Pemkab Lobar. Kenapa Pemkab Lobar tidak membayarkan jumlah tagihan PLN untuk PJU,’’ tanyanya.

Dalam masalah ini, ia berusaha mendudukkan persoalan secara objektif, karena sepenuhnya ada kepentingan publik. Ia menerima laporan dan protes masyarakat. Terlebih jalur dari Meninting sampai Senggigi adalah akses pariwisata.

Dalam hal ini menurut dia yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab pelanggan sudah  menyelesaikan kewajibannya.

‘’Jadi dalam hal ini, kami ingin sekaligus memberikan gambaran, mekanisme aliran dana masyarakat dari pembayaran listrik yang seharusnya dikembalikan Pemda untuk membayar tagihan PJU. Sehingga wajar kemudian diputus. Pembayaran tidak diberikan dua bulan,’’ tandasnya.

Selama ini banyak keluhan, termasuk dari instansi terkait di Pemda Lobar, pariwisata Senggigi mulai lesu termasuk dipicu faktor kelistrikan. Tapi sebaliknya ia berpandangan, Pemkab Lobar harus introspeksi.

Atas situasi ini, pihaknya mendorong untuk dilakukan audit investigasi, secara internal maupun eksternal.  Audit internal dapat dilakukan Inspektorat, itu pun harus objektif. Secara eksternal bisa dilakukan oleh BPK dan BPKP.

Secara keseluruhan, ia menilai seharusnya  tidak ada masalah pada kelistrikan di NTB khusus pada PJU. Dari data yang diperoleh,  penerimaan daerah dari PPJ per Oktober sebesar Rp63 miliar atau 39 persen. Angka ini surplus, bahkan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp58 miliar. Dari hasil trekking, setiap tahun PPJ  tetap naik dan surplus.

‘’Jadi kalau ada jalan strategis PJU-nya mati, itu tidak beralasan,’’ tandasnya.  (ars)