Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi Pengelolaan Aset Gili Trawangan

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB mulai mengumpulkan data terkait dugaan korupsi pengelolaan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Aset ini senilai Rp2,5 triliun sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga serta sebagian masih disewakan kepada masyarakat. Indikasi yang ditelusuri antara lain mengenai jual beli penguasaan lahan serta dugaan kebocoran pendapatan yang seharusnya diterima Pemprov NTB.

“Sudah ada masuk laporan masyarakat mengenai aset di Gili Trawangan tersebut. Atas laporan itu, kami atensi dan tindaklanjuti,” ucap Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Sabtu, 9 Oktober 2021. Laporan masyarakat itu menyebutkan mengenai indikasi korupsi dalalm pengelolaan aset tersebut.

Iklan

Aset seluas 65 hektare sebelumnya dikelola PT Gili Trawangan Indah berdasarkan kerjasama kontrak produksi tahun 1995. Sementara seluas 10 hektare dikelola masyarakat dengan bentuk sewa-menyewa lahan.

Laporan masyarakat itu menyebutkan mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang, serta indikasi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. “Prosesnya masih Puldata (pengumpulan data) dan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan),” sebut Dedi.

Kejati NTB sebelumnya, mendapat surat kuasa khusus (SKK) untuk penyelesaian polemik pengelolaan aset itu secara nonlitigasi. Pemprov NTB dengan PT. GTI  sebelumnya menyepakati perjanjian kontrak produksi dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Sekitar 80 persen lahan kerjasama itu dikuasai pihak lain dengan didirikan usaha perhotelan, niaga, restoran, dan tempat hiburan.

Kemudian pada 10 Juni lalu, Pemprov NTB dan PT GTI menandatangani pokok-pokok addendum kontrak. Tetapi, Pemprov NTB pada september lalu mengambil langkah putus kontrak dengan PT GTI dengan alasan PT GTI wanprestasi karena tidak membangun 150 cottages seperti disebut dalam klausul kontrak. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional