Kejati NTB Tetapkan Lima Orang DPO

Ilustrasi DPO

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menetapkan lima orang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam berbagai kasus. Lima buron itu tersebar di sejumlah Kejari di NTB.

Pemburuan bertahun tahun dilakukan tim penyidik untuk menemukan para tersangka. Tim gabungan dibentuk antara Kejaksaan Negeri masing masing daerah dengan Kejati NTB, termasuk melibatkan Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung.   Salah satu DPO itu dari Kejari Mataram bernama Ruslan. Warga Lombok Utara ini terlibat dugaan korupsi Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 3,1 miliar.

Iklan

“Yang namanya DPO, sampai di mana pun akan kita kejar,” kata Kajati NTB, Arif, SH.,M.Hum kemarin.

Ia memerintahkan seluruh   Kepala Kejaksaan Negeri di NTB untuk bergerak melalui tim intelijen, termasuk timnya di Seksi DPO yang punya tugas memburu para tersangka. ‘’Jadi sedikit lebih bekerja keras untuk mencari mereka. Bagaimana pun juga tanggung jawab hukumnya tidak bisa lepas semasa dia hidup,’’ kata Kajati.

Disebutkan Kajati, lima orang ini tercatat sebagai DPO sejak beberapa tahun lalu. Diantaranya  terkait kasus korupsi dan  tindak pidana umum. Awalnya ada enam kasus,  namun berkurang setelah tertangkapnya Nanang Fauzi, bos apotek yang tersandung kasus pemalsuan surat.

Ke depan pihaknya akan terus mengevaluasi penanganan perkara agar tidak sampai tersangka kabur, apalagi sampai di tingkat penyidikan. Sebagaimana dalam penanganan kasus BSPS, tersangka Ruslan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada kesempatan itu Kajati mengimbau agar para buron kooperatif menyerahkan diri. Itu akan jadi pertimbangan hukuman di Pengadilan saat proses hukum. Namun jika tetap buron kemudian ditangkap, dipastikan akan semakin memberatkan hukuman. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional