Kejati NTB Selidiki Proyek RSUD KLU

Kondisi RSUD KLU beberapa waktu lalu dilihat dari sudut berdirinya IGD yang pembangunannya terbengkalai.(Suara NTB/ari)

Mataram (Suara NTB) – Kejati NTB menyelidiki proyek pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Tanjung. Itemnya antara lain pembangunan ruang Intensive Care Unit (ICU)- Operation Kamer (OK) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2019. Pengusutannya baru sebatas tahap awal. Yakni pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan belum dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penanganan kasus tersebut. “Ini masih penyelidikan. Jadi belum ada yang bisa kita jelaskan,” ujarnya mengutip keterangan Aspidsus Gunawan Wibisono, Senin, 27 Juli 2020.

Iklan

Proyek ICU-OK RSUD KLU dianggarkan sebesar Rp6,7 miliar pada APBD KLU tahun 2019. Proyek rumah sakit yang terdampak gempa tahun 2018 lalu ini sempat molor dari target. Rekanan pelaksana berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama yang memenangi tender dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. “Ada adendum 50 hari. Rekanan bekerja dengan denda. Kalau soal wanprestasinya dia itu ranahnya APIP (Aparat Intern Pengawas Pemerintah),” ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek E Bakri saat dihubungi Senin, 27 Juli 2020.

Dia mengakui bahwa rekanan tidak bisa menyelesaikan proyek tepat waktu. Kontrak akhirnya diperpanjang melalui adendum kontrak sampai Februari lalu. “Kontraktor jalan dengan denda,” ucapnya. Proyek itu kemudian menjadi temuan BPK. Munculnya dari perpanjangan kontrak tersebut. Temuan diteruskan kepada Inspektorat KLU untuk ditindaklanjuti PPK. “Ada Rp62 juta. Kita diminta menagih denda tersebut,” kata Bakri.

Bakri menambahkan bahwa proyek itu sudah sampai tahap provisional hand over atau penyerahan sementara dari rekanan kepada pihak RSUD KLU. “Kalau FHO (Final Handover) belum. Sekarang kan masih tahap pemeliharaan,” jelasnya. Bakri mengaku hanya menjalankan tugas PPK di tengah perjalanan proyek sebagai PPK pengganti. Proses tender sampai penandatanganan kontrak dilaksanakan PPK sebelumnya.

  Curanmor di Dompu Makin Marak

Begitu juga mengenai sengkarut pembayaran pihak ketiga penyedia barang masing satu unit alat sistem tata udara AHU/HVAC, HEPA Filter, Medium Filter, Remote Control, dan buku garansi. Sejumlah fasilitas itu diminta kembali pihak rekanan penyedia barang karena tidak kunjung dibayar. Demikian juga dengan Hermetic Door dan pekerjaan pemasangan vynil.

Padahal, termin pembayaran sudah dilaksanakan per Desember 2019 lalu. Sejumlah peralatan itu tetap dipasang karena diduga sudah ada jaminan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pada RSUD KLU.  “Kalau itu kita tidak ikut-ikutan. Kita hanya berurusan dengan rekanan pelaksana saja,” tandas Bakri.

Inspektur KLU H Zulfadli sebelumnya menyatakan proyek ICU-OK RSUD KLU sudah masuk dalam tahap sidang  Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). “(ICU dan OK –Operation Kamer) kemarin masuk dalam LHP BPK. Yang IGD sudah sempat diajukan probity audit tetapi terlambat. Kami rekomendasikan pekerjaan harus disetop,” terangnya. Proyek penambahan ruang IGD RSUD KLU dianggarkan dalam APBD 2019 sebesar Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangi PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here