Kejati NTB Selidiki Proyek Rehabilitasi Hutan Bima

Rekanan pengadaan bibit rehabilitasi hutan berlalu meninggalkan gedung Kejati NTB, Selasa, 30 April 2019 lalu usai diklarifikasi. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) mendalami dugaan masalah pada pengadaan bibit di Kota dan Kabupaten Bima.  Pengadaan dua juta bibit pada proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pascabanjir itu ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

Sejumlah pihak dipanggil untuk diklarifikasi. Selasa, 30 April 2019 lalu, empat rekanan pelaksana dipanggil penyelidik di Bidang Intelijen Kejati NTB. Sejumlah rekanan pemenang lelang itu diantaranya CV Dahlia, UD Langgeng, CV Cipta Karya Utama dan CV Jati Alam.  Mereka menyusul Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diperiksa sehari sebelumnya bersama tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Salah seorang rekanan yang diklarifikasi Suara NTB enggan menanggapi. “Saya cuma diundang kok,” ujarnya, kemudian berlalu.

Iklan

Dikonfirmasi soal pemeriksaan itu, PPK program RHL Bima, Mustakim membenarkan. Ia mengaku kooperatif memenuhi panggilan penyelidik untuk mengklarifikasi laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) soal pengerjaan proyek itu.

“Itu klarifikasi saja. Namanya pertanyaan masyarakat, harus dijelaskan,” katanya menjawab Suara NTB, Rabu, 1 Mei 2019.

Faktanya, bibit sudah ditanam oleh empat sesuai dengan kontrak. Semua urutan lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP), perencanaan, kontrak sampai pelaksanaan sudah dijelaskan kepada Jaksa.

“Saya kira tidak ada masalah. Dokumentasi, tata urutnya lengkap, dibuktikan dengan dokumen dan aturan yang melatar belakangi,” jelas Mustakim.

Salah satu isi pengaduan soal pembayaran lebih awal. Padahal itu menurutnya bukan pembayaran, tapi transfer ke rekening namun tidak bisa dicairkan karena dilakukan pemblokiran. Pihaknya patuh pada Surat Edaran (SE) Gubernur, bahwa pembayaran dilakukan setelah selesai kontrak.

“Dalam laporan itu, belum saatnya dibayar (tapi sudah) dibayar, saya bilang, kita tidak bayar kalau tidak dipenuhi syaratnya. Adapun yang dicairkan, tidak dibuka rekening mereka, tidak bisa dicairkan karena diblok. Memang, di laporan (LSM) itu, PPK memblokir, memang seperti itu aturannya,” jelasnya mengutip laporan pelapor.

“Artinya sudah memenuhi peraturan yang berlaku. jadi  tidak ada yang kita langgaran,” sambungnya.

Dihubungi terpisah soal penyelidikan ini, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH belum bisa memberikan keterangan karena masih proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Proyek RHL itu diketahui bersumber dari dana hibah Rehab Rekon (RR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan nilai total Rp 40 miliar. Anggaran sebesar itu dipakai untuk menebar bibit pada lahan 6000 hektar, baik di Kota maupun Kabupaten Bima.

Pengadaan terdiri dari empat paket, dengan nilai pagu anggaran Rp 19.805.067.260, kemudian kontrak dengan rekanan Rp 13.361.599.878. Masih tersisa dari nilai kontrak Rp 6.443.467.382. Sebaran bibit RHL, mulai dari bagian timur Kota Bima seperti Lelamase, Nungga dan Kendo. Sedangkan Kabupaten Bima, di Kecamatan Wawo yang merupakan bagian hulu sumber banjir. Selain melibatkan kelompok masyarakat (pokmas), BPBD juga menggandeng TNI dari Kodim 1608/Bima dalam proses penanaman.

Namun dari total kebutuhan luasan itu, baru 5.581 hektar atau 93.03 persen sudah ditanami bibit. Sementara jumlah bibit yang ditanam sebanyak 2.232.400 atau  93,01 persen dari target 2.400.000 batang. Masih ada kekurangan 561 hektar yang akan ditanami dan sedang diusulkan anggaran Rp 17 Miliar ke BNPB untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2019. (ars/why)