Kejati NTB Pertimbangkan Usut Proyek Mangkrak

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mempertimbangkan mengusut sembilan titik proyek penyulingan air yang terindikasi mangkrak di sejumlah daerah. Selain tidak bermanfaat bagi masyarakat penerima, pengadaan juga dianggap berpotensi merugikan negara.

‘’Kalau memang harus diusut nanti seperti apa, kita celar kan, data data awalnya  dulu,” kata Kajati NTB, Mohamad Dofir, SH.,MH kepada Suara NTB, Selasa, 17 April 2018.

Iklan

Pihaknya perlu mengetahui persis, jika sumbernya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) artinya  sumber anggarannya APBN. Maka pihaknya perlu berkoordinasi ke pemerintah pusat. Jika memang sumber anggaran pusat dan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, pihaknya juga akan mengkaji  dari informasi awal.

Teknis pendalaman informasi tidak bisa disampaikannya. ‘’Tapi mangkraknya bagaimana, tahun berapa, anggarannya bagaimana, itu harus kita cek dulu,’’ jelasnya.

Mantan Wakajati NTB ini pada dasarnya menyesalkan kondisi proyek instalasi air yang mangkrak tersebut. Dipahaminya, keberadaan mesin penyulingan air dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terpencil. Namun ketika mangkrak,  Kajati membayangkan masalah krisis air bersih bagi penduduk yang mendapat bantuan.

Sisi lain selain penindakan yang berpeluang dilakukan, tergambar  keinginan pihaknya untuk melakukan tindakan persuasif. Paling tidak mengingatkan KKP melalui Pemprov NTB, memikirkan solusi agar mesin kembali beroperasi.

‘’Kalau memang mangkrak, solusinya seperi apa? Saya berharap ditindaklanjuti Pemprov atau pusat. Agar bagaimana alat ini bisa bermanfaat lagi,’’ tandasnya.

Jika pihaknya bertemu dengan pelaksana proyek atau KKP sebagai pemilik anggaran, maka perlu didorongnya agar memfungsikan kembali alat penyulingan air bernilai miliaran per unit tersebut. Langkah persuasif ini sedang dikaji pihaknya. Artinya, tanpa proses penindakan, instalasi bisa berfungsi.

‘’Artinya asas manfaatnya didapat masyarakat. Kan itu sebenarnya tujuan kita. Makanya kita nanti lihat, bagaimana cara mendorong agar mesin bisa difungsikan,’’ tandasnya.

Terlebih musim kemarau, mestinya mesin penyulingan air laut ke air tawar itu bisa mengurangi “dahaga” masyarakat di sejumlah daerah penerima bantuan.  “Kalau musim kemarau seperti ini harusnya bisa diamanfaatkan,’’ kata Kajati.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB sebelumnya memberi isyarat melakukan audit proyek pusat di daerah, termasuk mesin penyulingan air. Sebab setidaknya ada sembilan titik di Pulau Lombok dan Sumbawa terindiaksi mangkrak. Keberadaan instalasi yang belum dirasakan manfaatnya untuk mengatasi krisis air di pelosok ini akan jadi atensi. Hanya saja, untuk pelaksanaan teknis menunggu instruksi BPKP pusat.

Teridentifikasi, instalasi penyulingan air tersebar hampir di seluruh tempat di NTB. Proyek ini dibangun di pulau-pulau terluar untuk  mengurangi dampak  krisis air bersih. (ars)