Kejati NTB Didorong Usut Dugaan “Fee” Proyek Oknum Dewan

Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Keberanian Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengungkap dugaan praktik laten fee proyek oleh oknum anggota dewan patut dicontoh Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang jangkauannya lebih luas, diminta serius mengatensi dugaan ini, bahkan ditindaklanjuti dengan proses pidana.

“Dugaan anggota dewan menerima atau meminta fee atas suatu proyek maupun dalam pembahasan atau penetapan APBN/APBD merupakan fenomena yang harus benar-benar diseriusi untuk dipelototi oleh Aparat Penegak Hukum di NTB, khususnya Kejati NTB yang jangkauannya lebih luas,” kata Peneliti Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH, MH.

Iklan

Lembaga legislatif diketahuinya memiliki kewenangan besar berdasarkan fungsi yang melekat. Fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Dalam konteks keuangan negara/daerah seperti penetapan APBN/APBD melalui regulasi undang-undang dan peraturan daerah, peran legislatif sangat besar.

“Karena keputusan setuju dan tidak setujunya ada pada anggota dewan. Dengan posisinya demikian tersebut, celah oknum anggota dewan untuk melakukan penyalahgunaan wewenangnya atau menerima suap, melakukan pemerasan, atau gratifikasi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Entah itu dilakukan kepada eksekutif maupun kepada kontraktor,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Somasi NTB, empat tahun terakhir baru Kejaksaan Negeri Mataram yang berani mengungkap adanya dugaan pemerasan dari oknum anggota dewan kepada eksekutif, kaitannya dengan rencana pembahasan APBD-P. Ini menjadi apresiasi yang luar biasa kepada Kejari Mataram, bahkan berani mengungkap praktik fee proyek pada DPRD KLU dan DPRD Lobar.

Prestasi mengungkap kasus melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejari Mataram ini patut untuk dijadikan contoh APH lain, bahkan Kejati NTB dan seluruh kejari di NTB.

“Misalnya saja, Kejati NTB berani tidak untuk mengungkap dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah oknum anggota dewan provinsi NTB dalam kasus korupsi Merger BPR NTB. Itu juga kan dugaannya adalah proses pembahasan Raperda tentang Merger PT BPR NTB. Ini saya kira penting untuk mulai diseriuskan oleh APH kita di NTB agar anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tantang Johan.

Menanggapi dorongan ini, pihak Kejati NTB  pada dasarnya siap memproses hukum para oknum politisi dewan yang melakukan praktik pemerasan atau permintaan fee proyek. Namun tetap dalam konteks yuridis, kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, harus ada peristiwa mengawali untuk ditindaklanjuti ke proses pidana. Namun peristiwa itu tidak semua bisa jadi temuan kejaksaan, tapi ada dorongan dan pengaduan dari masyarakat.

‘’Sebagai APH, kami tidak bisa berdiri sendiri.  Masyarakat harus membantu dalam hal penegakan hukum ini,’’ kata Dedi Irawan.

Praktik seperti ini diakuinya bukan hal baru. Dalam banyak kasus diungkap juga oleh Kejaksaan di daerah lain. Namun untuk mengendus tidak mudah, sebagaimana dilakukan KPK melalui proses OTT dengan segala kewenangannya. Kejaksaan, kata dia, punya keterbatasan soal kewenangan, sehingga sangat perlu dukungan masyarakat dalam bentuk informasi atau laporan.

‘’Kami kan terbatas, tidak seperti KPK. Makanya, kita harapkan partisipasi masyarakat. Itu memang sudah jadi kewenangan kita kalau ada laporan,’’ tandasnya. (ars)