Kejati NTB Didesak Usut Aliran Dana Rp1,4 Miliar LCC

Tersangka AS, mantan Dirut PT. Tripat digiring ke mobil tahanan beberapa saat usai diperiksa penyidik Kejati NTB. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Setelah ditahan penyidik Kejaksaan, tersangka kasus tukar guling lahan Lombok City Center (LCC) mulai buka suara. Melalui tim kuasa hukumnya, mendesak Jaksa untuk mengungkap  tersangka lain di balik aliran dana Rp1,4 miliar.

Dari total dana Rp2,7 miliar dari hasil tukar guling lahan LCC yang diserahkan PT. Bliss kepada PT.Tripat. dari jumlah itu, yang terpakai hanya Rp1,3 miliar lebih untuk pembebasan lahan dan pembangunan Kantor Dinas Pertanian Lombok Barat.

Iklan

Namun sejauh ini Kejaksaan Tinggi NTB hanya mampu mengungkap peran Direktur Tripat, AS dan bendahara Abd. Sementara pihak yang bertanggungjawab di balik raibnya dana Rp1,4 miliar lebih tak diungkap.

“Makanya kami minta Kejaksaan untuk mengusut ke mana aliran dana sebesar itu. Karena kasus ini bukan saja tanggung jawab klien saya,” kata Edy Kurniadi, SH, kuasa hukum AS dan Abd.

Edy tidak yakin hanya kliennya yang menikmati uang tersebut, karena bisa jadi bekerja di bawah tekanan, sehingga dana tukar guling diambil pihak lain.

Hasil klarifikasi ke kliennya, memang dana sebesar itu masuk ke rekening pribadinya AS, tapi sudah digunakan sebagian untuk membangun kantor Dinas Pertanian. Tapi kelebihan dari dana yang tidak dialokasikan gagal diungkap jaksa, sehingga perbuatan pidana itu hanya putus ke kedua tersangka.

“Seharusnya tidak sampai ke klien kami, masih ada orang lain terlibat di kasus ini,” tegas Edy.

Hanya memang, kendala dihadapinya, kedua tersangka terkesan bungkam. Ia Sudah meminta AS dan tersangka Abd untuk bicara soal kasus tersebut, mengungkap nama yang memerintahkan atau menekannya mencairkan dana tukar guling tersebut.

“Tapi sementara mereka tidak mau bicara. Bisa jadi memang ada yang dilindungi. Tapi saya coba terus berikan pendekatan,” kata dia.

Setidaknya dari upaya pendekatan yang diupayakan, ia berharap pada tersangka buka suara ketika di persidangan. “Kita tunggu di persidangan nanti. Harapan saya, agar mereka mau buka bukaan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah soal desakan tim kuasa hukum itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH menegaskan, selama proses penyidikan belum mengarah ke calon tersangka lain. Semua aliran dana yang diduga dikorup, bermuara pada dua tersangka tersebut.

“Makanya yang jadi tersangka baru sebatas dua orang ini,” sebutnya. namun tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama orang lain ketika di persidangan. “Kita tunggu saja fakta di persidangan kalau mereka bernyanyi,” tandasnya.

Terkait dengan persoalan ruislag gedung Dinas Pertanian di lahan LCC yang diganti pembangunanya di Labuapi, Lombok Barat,  PT Bliss memang memberikan uang pengganti sebesar Rp2,7 miliar. Uang tersebut dicairkan dengan cara ditransfer. Pertama, di transfer ke Lalu Mudjtahidin selaku pemilik PT EMK. Kemudian PT EMK ditunjuk sebagai rekanan pembangunan gedung Dinas Pertanian.

Selanjutnya, uang PT Bliss tersebut ditransfer ke rekening Mudjitahidin sebesar Rp204,5 juta.  Sisanya ditransfer ke rekening PT Tripat.  Uang yang masuk ke rekening PT Tripat tidak dibukukan oleh Abd. Karena dianggap bukan uang PT Tripat.

Selanjutnya, pada 19 Maret 2014 ada pencairan dana Rp700 juta menggunakan cek yang ditandatangani  AS.  Dana tersebut diserahkan ke AS dan dipergunakan untuk pembayaran termin pertama Rp435 juta.  Sisanya tidak jelas, sehingga jadi temuan penyidik dan AS jadi tersangka.

Terjadi lagi transaksi penarikan tertanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp1,34 miliar.  Sebanyak Rp300 juta dimasukkan ke dalam rekening PT Tripat. Hanya saja, Abd tidak mengetahui uang sisa itu digunakan untuk apa saja. Itu yang menjadi persoalan. Abd kembali melakukan transaksi sebesar Rp100 juta dan Rp45 juta.  Penarikan itu dilakukan atas perintah AS. (ars)