Kejati NTB dan Tekad Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto menandatangani pakta integritas, disusul seluruh jajarannya. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang berbenah dalam rangka mewujudkan zona integritas. Tujuan perbaikan tata kelola demi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Meretas jalan itu, diawali dengan penataan internal dan memaksimalkan pelayanan publik.

Memulai tekad itu, seluruh unsur di Kejati NTB, mulai dari pimpinan, asisten, koordinator, struktural, pegawai hingga staf lainnya, menggelar upacara Kamis, 27 Februari 2020 di halaman gedung Kejati NTB Jalan Langko Mataram. Di gedung baru itu, atmosfer semangat jajaran Kejati terasa kuat untuk mulai pencanangan zona integritas. Mereka mengepalkan tangan dan memekikkan yel yel sebagai simbol tekad melakukan perbaikan internal dan pelayanan publik. Dilanjutkan dengan tanda tangan kesepakatan antara Kajati NTB dengan para asisten, dilanjutkan dengan pelepasan balon udara, kemudian diakhiri dengan tanda tangan pakta integritas menuju zona integritas.

Iklan

Usai upacara, Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH.,MH menjelaskan, ada enam area yang jadi digarap untuk memaksimalkan capaian tersebut. Satu per satu disebutnya. Diantaranya manajemen perbaikan internal. Perbaikan dimaksud, terkait tata laksana dalam institusi yang harus diatur dan berbasis Standard Operational Procedure (SOP). Kedua, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), “Seperti penguatan kemampuan melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat),” kata Kajati. Ketiga, penguatan pengawasan internal, yakni pengawasan melekat (waskat) antara pimpinan dengan pegawai hingga staf lainnya. Kelima, akuntabilitas kinerja. “Artinya, setiap yang dikerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Keenam, peningkatan pelayanan publik. Sebagaimana disampaikan dalam sambutannya, Jaksa harus memberikan pelayanan secara cepat efisien dan terukur.

Semua fase itu akan tergantung kesiapan jajarannya menghadapi tantangan agar mengubah pola pikir, tindakan dan perilaku lainnya yang mengarah pada kemunduran, apalagi merugikan institusi.

“Kalau ingin maju, mulai dari hal hal kecil. Yang tadinya santai, kedepan tidak ada lagi. Endingnya adalah, kita melayani masyarakat semaksimal dan semudah mungkin. Artinya, masyarakat bisa akses apa yang jadi kebutuhan mereka,” ujar Kajati. Semua harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dia mencontohkan, seseorang yang dipanggil Jaksa harus ada kejelasan. Saksi yang dipanggil harus bisa dijelaskan waktu pemeriksaan, berapa lama kepastian status. Selain itu, layanan lain seperti kebutuhan informasi dan pelayanan hukum lainnya harus disediakan oleh petugas yang ditunjuk.

Diprogramkan ke depan, masyarakat akan mendapat pelayanan hukum tentang semua aspek, seperti urusan agraria yang banyak jadi sengketa di NTB hingga urusan hukum di lingkungan keluarga. “Berikan sentuhan pelayanan yang terbaik. Jadi masuknya senyum, keluarnya pun mereka tersenyum,” ujarnya menggambarkan.

Selain ke akar rumput, pelayanan hukum dan pendampingan juga diberikan kepada instansi pemerintah yang dalam kegiatan pembangunan menggunakan anggaran negara/daerah, termasuk BUMN dan BUMD. memberikan pelauyanan pendampingan pada seluruh stakeholder, instansi pemerintah, selain BUMN dan BUMD. “Kita punya akses itu, siapapun dan instansi manapun yang atas nama pemerintah, kita layani dengan baik,” jelasnya.

Tekadnya meraih predikat zona integritas WBK/WBBM tercapai setelah Kementerian PAN/RB datang memberikan penilain ke institusi yang dipimpinnya.

Sementara Wakajati NTB Dr. Anwaruddin Sulistiyono, SH.,MH, berbekal gedung baru berlantai empat itu, menjadi modal pihaknya memuluskan upaya capaian dimaksud Kajati. harapannya, agar gedung yang baru tuntas dibangun itu segera diresmikan Jaksa Agung ST. Burhanuddin, sehingga setelahnya bisa berpacu untuk penataan dan pembenahan.

Salah satu perangkat yang disediakan adalah ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Jadi semua yang berurusan dengan kejaksaan akan disampaikan di LTSP itu. Inilah semangat perubahan dan pelayanan yang kami maksud,” tegas Wakajati.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada masyarakat yang mendukung kejati NTB menuju WBK/WBBM. (ars/*)