Kejari Sumbawa Tegaskan Penerbitan SP3 Kasus Korupsi Tak Diintervensi Pihak Tertentu

Taliwang (Suara NTB) – Beberapa kasus korupsi yang telah diterbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) yang selama ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, dinilai telah sesuai prosedur. Kajari Sumbawa, Paryono, S.H., M.H. menegaskan penerbitan SP3 tidak ada intervensi sama sekali dari pihak manapun.

Kajari kepada Suara NTB di Sumbawa Barat, Selasa, 23 Mei 2017 mengatakan, dikeluarkannya SP3 terhadap kasus yang ditangani selama ini karena tidak cukup bukti sebagai suatu tindak pidana melawan hukum.

Iklan

Salah kasus dugaan korupsi yang di SP3 kan yakni kasus robohnya embung Sebewe, Moyo Utara. Penghentian terhadap kasus tersebut terjadi karena dugaan korupsinya tidak ada. Belum lagi ketika robohnya bangunan tersebut terjadi pada tahap pemeliharaan bangunan.

Sehingga tidak memenuhi unsur untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. Mengingat dalam penanganan kasus korupsi tidak serta merta bisa dilanjutkan begitu saja melainkan harus bukti pendukung yang jelas serta transparan.

“Kasus-kasus yang kita SP3kan ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada,” ujarnya.

Dikatakan Kajari, dalam penanganan kasus Korupsi yang ada, pihaknya selalu mengedepankan pola yuridis (Penegakan hukum). Tidak ada intervensi maupun permainan dari oknum tertentu dalam penanganan kasus yang ada.

Bahkan pihaknya tetap akan mengacu pada ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum (PMH) serta adanya niat untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Apabila tidak ada unsur yang dimaksud diatas, maka tidak ada kewenangan jaksa untuk melanjutkan kasusnya. Karena pihaknya tidak bisa mengadili orang yang tidak bersalah, bahkan hal tersebut jauh akan lebih bahaya.

“Jadi saya pertegas, bahwa penerbitan terhadap SP3 kasus korupsi ini murni karena tidak ada unsur melawan hukum, apabila kita tetap lanjutkan kita juga yang akan salah nantinya,” tandasnya. (ils)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here