Kejari Selong Didesak Usut Tuntas Kasus SDN 7 Terara

Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong didesak untuk segera menuntaskan kasus Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, kasus yang beberapa waktu lalu menyita perhatian publik tersebut sampai saat ini tidak jelas arah penanganannya. Banyak pihak menduga jika aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Selong yang menangani kasus tersebut masuk angin.

Koordinator Umum Aksi PMII Cabang Lotim, Kudus mengatakan bahwa kasus pembangunan SDN 7 Terara yang menelan anggaran sebesar Rp762 juta sampai sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh Kejari Selong. Itu membuktikan bahwa Kejari Selong selaku penegak hukum yang mengusut kasus tersebut masih lemah karena belum adanya satu orangpun yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, menurutnya, dalam kasus SDN 7 Terara sejumlah alat bukti sudah dikantongi oleh Kejaksaan.

Iklan

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Tri Cahyo Hananto mengatakan, pihaknya sampai saat ini terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dalam penanganan kasus proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara dengan total anggaran senilai Rp762 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015.

Terkait dengan dilanjutkan pembangunan fisik gedung sekolah meski sedang diproses hukum, Kajari menegaskan jika hal tersebut tidak ada kaitannya dan sangat mendukung terus berlangsungnya pembangunan itu, alasannya pembangunan sekolah sangat penting agar siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman.

“Nggak apa apa pembangunan gedung sekolah dilanjutkan, justru itu bagus. Kalau pembangunan dihentikan ataupun disita. Maka kasihan anak-anak yang menjadi korban,”jelasnya.

Kendati demikian,proses penyidikan terhadap kasus SDN 7 Terara tetap jalan dan bukan berarti orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut bisa dijadikan tersangka. Melainkan, ditetapkannya seseorang menjadi tersangka dalam suatu kasus itu terjadi apabila adanya fakta, alat bukti yang cukup kuat atau kesalahan yang diperbuat oleh yang bersangkutan benar-benar terjadi. Maka dari itulah, fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tersebut terus dicari.

“Tidak mungkin juga kita melakukan penyitaan terhadap bangunan negara,”tambah Kasi Pidsus Kejari Selong, Iwan Gustiawan.

Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus SDN 7 Terara ini melibatkan, salah satu Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajri, Kadis Hubkominfo Lotim, Mahsin, S.Pd,MM ketika menjabat sebagai Kadis Dikpora Lotim yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mantan kepala unit Dikpora Kecamatan Terara, H. Sabarudin serta sejumlah pihak terkait lainnya. (yon)